SUARAGONG.COM – Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim), Adam Rusydi, menegaskan perlunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera menyusun grand desain penanggulangan banjir. Desakan ini muncul menyusul banyaknya keluhan warga terkait persoalan banjir yang tak kunjung terselesaikan.
Adam Rusydi Desak Pemkab Sidoarjo Matangkan Grand Desain Penanggulangan Banjir
Masalah banjir kembali mencuat saat Adam melakukan agenda reses pada 17–24 November 2025, di mana warga meminta rencana pembangunan yang lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pembangunan yang berlangsung selama ini terkesan sporadis karena belum ada peta besar pembangunan yang jelas.
Adam menegaskan bahwa penanggulangan banjir di Sidoarjo harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Tanpa mekanisme yang terukur, banjir dipastikan menjadi masalah tahunan yang terus berulang.
“Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi agar hasilnya efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa titik yang kerap menjadi langganan banjir, termasuk kawasan Waru, Tropodo, dan Lingkar Timur. Menurutnya, masalah tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun tetapi belum ada solusi permanen.
“Kami mendesak Pemkab Sidoarjo segera menganggarkan grand desain penanggulangan banjir. Kalau tidak, Partai Golkar pasti akan lebih keras lagi,” tegasnya.
Baca Juga : Hujan Deras Picu Banjir di Ampelgading, Puluhan Rumah Tergenang
Aspirasi Warga: Udara, Pendidikan, dan Lingkungan
Selain banjir, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran soal kualitas udara di wilayah Sidoarjo. Warga berharap pemerintah melakukan langkah nyata untuk memulihkan lingkungan, termasuk melalui program penanaman pohon dan reforestasi.
“Kondisi udara harus menjadi perhatian khusus. Masyarakat ingin tindakan nyata seperti penanaman pohon secara masif,” kata Adam.
Di sektor pendidikan, aspirasi warga juga cukup besar. Mulai dari peningkatan akses beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, hingga kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah.
Adam juga menerima laporan dari warga mengenai bantuan pendidikan yang belum merata dan kasus ijazah yang ditahan sekolah. Ia menegaskan komitmennya untuk mengadvokasi seluruh kasus tersebut.
“Sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah dalam bentuk apa pun. Jika ada pungutan komite yang memberatkan, sampaikan kepada kami,” tegasnya. (Wahyu/Aye)