JOMBANG, SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) resmi memulai penyaluran ADD Jombang 2026. Kick-off ini ditandai dengan acara Sosialisasi dan Launching Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Kepala DPMD Sudiro Setiono, Kepala Bapenda Sholahuddin, para camat, hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Jombang. Suasananya cukup hangat, tapi tetap serius karena menyangkut masa depan pembangunan desa.
ADD Jombang 2026 Fokus Perkuat Desa
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan kabar positif soal perkembangan desa di Jombang. Sejak 2020, Jombang sudah tidak lagi memiliki desa tertinggal. Bahkan, memasuki 2025, mayoritas desa di Jombang telah naik kelas menjadi Desa Mandiri.
Menurut Warsubi, meski kini istilah Indeks Desa Membangun (IDM) berubah menjadi Indeks Desa mulai 2025, esensinya tetap sama.
“Substansinya tetap memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat agar desa benar-benar mandiri,” ujar Warsubi.
Baca juga: MTsN 9 Jombang Terapkan Kurikulum Berbasis Cinta
Dana Desa Jombang 2026 Tembus Rp112 Miliar
Masuk ke inti pembahasan, Pemkab Jombang menyiapkan anggaran besar untuk mendukung pembangunan desa tahun depan. Dalam penyaluran ADD Jombang 2026, total dana yang dialokasikan mencapai:
- Alokasi Dana Desa (ADD): Rp112.727.664.600
- Dana Pajak Daerah: Rp30.244.600.000
- Dana Retribusi Daerah: Rp1.922.319.306
Dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, hingga penanganan bencana dan kondisi darurat.
“Anggarannya besar, maka pengelolaannya juga harus rapi. Perencanaan harus matang, pelaporan jangan molor,” tegas Warsubi.
Baca juga: Raperda BMD Dikebut, DPRD Jombang Dorong Tata Kelola Aset
ADD Jombang 2026 Dorong Program Nasional
Tak cuma soal infrastruktur, Bupati Warsubi juga mengingatkan agar desa ikut menyukseskan program pemerintah pusat. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Selain itu, Pemkab Jombang juga mendorong lahirnya wirausaha baru di tingkat dusun.
“Ke depan, kita dorong satu dusun punya tiga wirausaha. Hasil Musrenbang jangan cuma jadi catatan, tapi langsung ditindaklanjuti,” tambahnya.
Baca juga: Bupati Jombang Setujui Raperda Desa/Kelurahan Sadar Hukum Jadi Perda
Desa Berprestasi Dapat Apresiasi
Momen launching ini juga jadi ajang apresiasi bagi desa-desa berprestasi sepanjang 2025. Beberapa penghargaan yang diberikan antara lain:
- Penyusunan APBDes Tercepat
Juara I: Desa Gajah (Ngoro)
Juara II: Desa Asemgede (Ngusikan)
Juara III: Desa Pojokrejo (Kesamben) - Video Kreatif Desa
Desa Mojotrisno
Desa Carangrejo
Desa Ngampungan
Penghargaan ini diharapkan bisa jadi pemantik semangat desa lain untuk terus berinovasi.
Baca juga: Awas Penipuan, BPJS Ketenagakerjaan Jombang Imbau Pencairan JHT di Kantor
Perlindungan Sosial Perangkat Desa
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Warsubi didampingi Sekdakab Jombang dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ibrahim Hadi Wibowo juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian kepada ahli waris perangkat desa dan petugas ambulans desa. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab Jombang dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pelayan masyarakat di tingkat desa.
Baca juga: BPN Jombang Serahkan 800 Sertifikat Tanah ke Warga Wonosalam
Mekanisme Penyaluran ADD Jombang 2026
Sementara itu, Kepala DPMD Jombang Sudiro Setiono menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar seluruh desa paham mekanisme penyaluran dana sesuai regulasi terbaru. Tujuannya jelas: supaya ADD dan PDRD 2026 bisa cepat cair, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat desa. (ale/dny)