SUARAGONG.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah resmi menetapkan sembilan pimpinan untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (3/10/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono, dan Wakil Ketua Sementara, Larasati Moriska, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Penetapan ini merupakan hasil dari rapat gabungan fraksi yang digelar sehari sebelumnya, yang menandai langkah awal dalam struktur kepemimpinan baru lembaga legislatif ini.
Dalam kesempatan itu, Guntur Sasono mengumumkan bahwa Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra akan menjabat sebagai Ketua MPR RI. Hal ini menjadi sorotan karena Ahmad Muzani dikenal sebagai tokoh politik yang berpengalaman dan memiliki peran penting dalam berbagai kebijakan yang telah diambil oleh MPR sebelumnya.
“Rapat gabungan juga telah menyepakati Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 2024-2029,” ungkap Guntur dalam rapat. Penunjukan Muzani diharapkan dapat membawa inovasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas MPR, terutama dalam pengawasan terhadap pemerintah serta dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Setelah proses persetujuan, dilanjutkan dengan pembacaan janji dan sumpah jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin. Momen ini sangat penting, mengingat sumpah jabatan adalah simbol komitmen para pimpinan MPR dalam menjalankan amanah rakyat.
Susunan lengkap Pimpinan MPR RI 2024-2029 adalah sebagai berikut:
- Ketua: Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra)
- Wakil Ketua: Kahar Muzakir (Fraksi Partai Golkar)
- Wakil Ketua: Bambang Wuryanto (Fraksi PDI-P)
- Wakil Ketua: Rusdi Kirana (Fraksi PKB)
- Wakil Ketua: Lestari Moerdijat (Fraksi Nasdem)
- Wakil Ketua: Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS)
- Wakil Ketua: Eddy Soeparno (Fraksi PAN)
- Wakil Ketua: Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat)
- Wakil Ketua: Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD)
Baca juga : Uhuy! Komeng Resmi Jadi Anggota DPD
Dengan terpilihnya pimpinan baru ini, MPR diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Selain itu, tantangan yang akan dihadapi oleh pimpinan MPR adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik antarfraksi untuk memastikan stabilitas politik dan menghindari potensi konflik dalam pengambilan keputusan.
Pengamat politik menyatakan bahwa masa kepemimpinan ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap MPR sebagai lembaga yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan berbagai latar belakang politik yang berbeda, kolaborasi antaranggota diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik di Indonesia ke depan. (acs)
Baca berita terupdate kami lainnya melalui google news