Gaes !!! Aksi “Dasa Dosa Jokowi: Borok Jatim” di DPRD Jatim

Surabaya, Suaragong — Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) bersama elemen masyarakat menggelar aksi besar bertajuk “Dasa Dosa Jokowi: Borok Jatim” di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (12/8/2024).

Aksi ini melibatkan 22 organisasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum dan bertujuan menyoroti berbagai isu yang dianggap problematik di Jawa Timur akibat kebijakan pemerintah pusat.

Aulia Thaariq Akbar, mahasiswa Universitas Airlangga sekaligus Ketua BEM SI Jatim, menyatakan bahwa protes ini dipicu oleh dampak negatif dari kebijakan pemerintah pusat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jatim.

“Kami datang hari ini untuk menyuarakan suara rakyat Jatim yang terdampak oleh kebijakan pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah mendengar dan menangani masalah ini dengan serius,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut tindakan konkret dalam tiga area utama:

Pertama, Pemberantasan HAM

– Pengusutan tuntas Tragedi Kanjuruhan;
– Penyediaan tempat tinggal layak bagi warga Rusunawa Gunungsari;
– Penyediaan tempat berjualan yang menguntungkan bagi Pedagang Kutisari dengan adanya satu pasar dalam satu kelurahan.

Kedua, Konflik Agraria

– Pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sari Maju dan pembebasan petani Pak Muhriyono;
– Penolakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land;
– Pengawasan ketat dan penindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar prosedur pengolahan limbah.

Ketiga, Reformasi Institusi

– Penolakan terhadap RUU Polri dan RUU TNI;
– Penolakan komersialisasi pendidikan dan pembungkaman kebebasan akademik.

Setelah berdemonstrasi, para pendemo akhirnya ditemui oleh Hari Putri Lestari, Anggota Komisi A DPRD Jatim, untuk menyampaikan tuntutan mereka secara resmi.

Baca juga: Massa Surabaya Protes Putusan Bebas Ronald Tannur

Aulia Thaariq Akbar yang akrab disapa Ata, menegaskan bahwa aksi “Dasa Dosa Jokowi: Borok Jatim” ini merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah. Untuk segera menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat Jatim dan memperbaiki kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. (Ari/rfr)