SUARAGONG.COM – Ribuan santri dan alumni pesantren di Kota Probolinggo menggelar aksi damai menuntut tanggung jawab Trans7 dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas tayangan “Xpose Uncensored” yang dinilai melecehkan kiai dan pesantren. Aksi berlangsung pada Senin (20/10/2025) siang dan diikuti sejumlah tokoh ulama, pengasuh pesantren, serta organisasi keagamaan.
Aliansi Santri Probolinggo Gelar Aksi Damai Tuntut Trans7 dan KPI Tanggung Jawab Tayangan Xpose Uncensored
Massa yang tergabung dalam Aliansi Santri Alumni Pondok Pesantren Kota Probolinggo memulai aksi dari halaman Museum Probolinggo, kemudian berjalan menuju kantor DPRD Kota Probolinggo di Jalan Suroyo. Sepanjang perjalanan, peserta aksi membawa spanduk, poster, dan bendera bertuliskan kecaman terhadap tayangan tersebut.
Setibanya di kantor DPRD, massa disambut aparat kepolisian yang telah berjaga sejak pagi. Suasana tetap tertib, meski halaman kantor penuh sesak oleh massa aksi yang meneriakkan yel-yel pembelaan terhadap kiai dan pesantren.
Baca Juga : Mie Gacoan Probolinggo Terancam Dicabut Izin Operasi
Cederai Kehormatan Kiai dan Pesantren
Ketua PCNU Kota Probolinggo, Arba’i Hasan, menjadi salah satu orator utama. Ia menyatakan bahwa tayangan “Xpose Uncensored” telah mencederai kehormatan kiai dan pesantren. “Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pembelaan terhadap kehormatan kiai dan pesantren, kami siap boikot Trans7. PBNU sudah melaporkan kasus ini, dan kami di Probolinggo turut mendukung langkah hukum tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PC Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menilai tayangan tersebut menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren. “Program itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami memiliki enam tuntutan dan lima pernyataan sikap yang menegaskan komitmen membela marwah pesantren,” ujarnya.
Baca Juga : Ribuan Santri Padati Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Buntut Trans7
Tuntutan Aliansi Santri
Dalam tuntutannya, Aliansi Santri meminta Transmedia melakukan audit internal terhadap karyawan yang diduga memiliki paham radikal, serta mendesak KPI memperketat pengawasan terhadap konten siaran yang berpotensi memecah belah masyarakat. Mereka juga meminta sanksi hukum terhadap Trans7, menuntut pengungkapan tim produksi tayangan, serta mendesak penayangan program alternatif bertajuk “Khazanah Pesantren” sebagai bentuk penghormatan terhadap dunia pesantren.
Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng, menerima langsung perwakilan massa dan menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi tersebut. “Kami sepakat untuk menjaga kehormatan kiai dan pesantren. Aspirasi ini akan kami teruskan ke DPR RI,” katanya.
Aksi damai yang diikuti ribuan orang ini berlangsung tertib dan kondusif tanpa insiden. Setelah penyampaian aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib sambil menyerukan doa bersama untuk para kiai dan pesantren di seluruh Indonesia. (Aye/sg)