SUARAGONG.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pasang badan. Di tengah menguatnya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung lewat DPRD, partai berlambang banteng moncong putih itu dengan tegas menyatakan penolakan total. Sikapnya jelas: Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Tegas dan Lantang, PDIP Tolak Pilkada Tak Langsung
Pernyataan ini bukan sekadar opini elite, melainkan sikap resmi partai yang tertuang dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP. Sikap tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham.
“Kedaulatan Rakyat Jangan Diganggu Gugat”
Jamaluddin menegaskan, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah adalah fondasi demokrasi yang tidak boleh ditawar-tawar. Menurut PDIP, Pilkada langsung bukan cuma soal teknis pemilu, tapi soal legitimasi kekuasaan.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan Pilkada secara langsung untuk memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” ujar Jamaluddin, Selasa (13/1/2026).
Singkatnya: jangan tarik kembali hak pilih rakyat ke ruang rapat DPRD.
Mahal? PDIP: Solusinya Bukan Cabut Hak Pilih
PDIP sadar betul salah satu alasan Pilkada langsung kerap diserang adalah biaya politik yang tinggi. Tapi bagi PDIP, solusi bukan dengan mengubah sistem menjadi tak langsung.
Sebaliknya, partai ini mendorong reformasi cara pemilu, bukan memotong demokrasi.
“Rakernas I PDIP mendorong pelaksanaan Pilkada berbiaya rendah dengan penerapan e-voting, penegakan hukum terhadap politik uang, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” tegas Jamaluddin.
Alias: teknologi iya, mahar politik no way.
Lawan Kapital, Jaga Marwah Demokrasi
Dalam rekomendasinya, PDIP juga menyoroti bahaya kapitalisme politik. Mereka menilai Pilkada yang bersih hanya bisa lahir jika biaya kampanye dibatasi dan penyelenggara pemilu bekerja profesional—tanpa tekanan modal.
“Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital,” ujarnya. Pesannya jelas: pemimpin daerah jangan lahir dari cek besar, tapi dari suara rakyat.
Baca Juga : PDIP Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi Berintegritas di Kota Batu
Di Tengah Arus Besar, PDIP Pilih Berdiri Tegak
Sikap PDIP ini muncul di tengah rencana pemerintah dan DPR yang tengah menggodok revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, bahkan disebut akan dikemas dalam omnibus law politik atau UU Kepemiluan Nasional.
Wacana Pilkada tak langsung makin ramai setelah Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal ingin mengalihkan pemilihan kepala daerah dari rakyat ke DPRD. Sejumlah partai koalisi pemerintah pun mulai satu suara mendukung wacana tersebut.
Bahkan Partai Demokrat, yang sempat disebut berseberangan, akhirnya ikut merapat dan menyatakan dukungan pada Pilkada tak langsung. Di titik ini, PDIP tampil sebagai salah satu suara paling keras yang memilih jalur berbeda: bertahan di barisan Pilkada langsung.
Garis Bawahnya
Di tengah arus kompromi politik, PDIP mengibarkan bendera sikap: Demokrasi jangan dikecilkan demi efisiensi. Bagi banteng, Pilkada langsung bukan beban—melainkan hak rakyat yang harus dijaga sampai titik darah penghabisan.