SUARAGONG.COM – Situasi memanas terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, setelah video puluhan warga jarah sebuah minimarket viral di media sosial. Aksi tersebut diduga dipicu distribusi bantuan logistik yang tidak merata bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak 24–29 November 2025.
Bantuan Tak Sampai, Warga Tapanuli Tengah Jarah Minimarket Saat Krisis Banjir
Tapteng menjadi salah satu daerah dengan dampak kerusakan paling parah. Banyak warga terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka karena kawasan permukiman terendam banjir maupun terisolasi longsor.
Damai, salah seorang warga Tapteng, membenarkan bahwa penjarahan terjadi akibat warga kesulitan mendapatkan bantuan makanan dan air bersih.
“Chaos di depan mata sekarang ini,” ujar Damai, Sabtu (28/11/2025) malam.
Ia mengungkapkan hingga saat ini warga belum menerima penjelasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan dari Pemkab Tapteng, Pemerintah Provinsi Sumut, maupun Pemerintah Pusat.
“Kami, terutama di kompleks aku tinggal, berjuang sendiri cari pasokan makanan dan air bersih. Tidak ada informasi apapun soal bantuan logistik,” katanya.
Menurut Damai, kondisi keterisoliran itu membuat banyak warga nekat menjarah minimarket untuk memenuhi kebutuhan pokok. Situasi kritis ini juga meningkatkan potensi kriminalitas di wilayah terdampak.
Baca Juga : Update Korban Banjir Sumatra–Aceh: 164 Orang Meninggal
Kondisi Kesehatan Warga Mulai Memburuk
Selain minimnya pasokan bahan pangan, warga terdampak bencana mulai menghadapi masalah kesehatan. Banyak warga mengalami sakit akibat lingkungan yang kotor serta aktivitas pembersihan rumah pascabanjir.
“Potensi buruk lain di kesehatan, ribuan rumah sedang bersih-bersih dan sampahnya banyak dibakar,” jelas Damai.
Ia berharap pemerintah segera melakukan intervensi, terutama terkait bantuan pangan serta penanganan medis bagi warga yang sudah jatuh sakit.
Dorongan agar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, kondisi lapangan sudah sangat kritis.
“Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional,” tegas Samsir.
Penetapan status bencana nasional dinilai penting agar pengerahan logistik dan sumber daya bisa dilakukan secara besar-besaran, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.
Desakan serupa disampaikan Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPR RI Dapil Sumut Hinca Panjaitan. Mereka menilai fenomena cuaca ekstrem kali ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sudah mencapai level darurat.
Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional
Sebelumnya, BNPB melalui Kepala Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan status bencana nasional karena kejadian masih berada pada skala penanganan daerah dan provinsi.
Namun tekanan politik dan aspirasi masyarakat terus menguat, mengingat bencana juga terjadi di tiga provinsi sekaligus: Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Data Terbaru Korban di Sumatera Utara
Menurut BPBD Sumut, jumlah korban akibat banjir dan longsor di Sumut terus bertambah.
- Meninggal dunia: 127 orang
- Hilang: 104 orang
“Data sementara meninggal dunia 127 orang, hilang 104 orang,” kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati (29/11/2025).
Dengan kondisi logistik yang belum merata dan akses yang masih terputus di beberapa titik, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar. (Aye/sg)