SUARAGONG.COM – Pemerintah pusat dan daerah tancap gas membenahi persoalan klasik bantuan sosial: salah sasaran. Melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kementerian Sosial RI bersama Pemkab Jombang berupaya memastikan bansos benar-benar sampai ke warga yang paling membutuhkan.
Mensos Saifullah Yusuf dan Bupati Warsubi Kompak Benahi Data Bansos di Kabupaten Jombang Lewat DTSEN
Sosialisasi program ini dipusatkan di Pendopo Kabupaten Jombang dan dihadiri langsung Menteri Sosial RI, KH Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bersama Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekda Agus Purnomo, unsur Forkopimda, BPS, hingga perangkat desa dan pendamping sosial.
Kegiatan mengusung tema besar kolaborasi program prioritas presiden untuk membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi.
Satu Data untuk Semua Program Sosial
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya mengakhiri “ego sektoral data” sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Mulai 2025, data kemiskinan nasional dipusatkan pada satu pintu yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut disusun dalam peringkat desil 1–10, dari kelompok paling miskin hingga paling sejahtera.
Menurutnya, kunci keberhasilan DTSEN ada pada kolaborasi dari bawah — mulai RT, RW, desa, dinas sosial daerah hingga pemerintah pusat.
“Data ini sangat dinamis. Kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas daerah adalah memutakhirkan data faktual di lapangan,” jelas Gus Ipul.
Data yang diperbarui dari desa akan diolah di pusat dan diperbarui setiap tiga bulan sekali.
Salah Sasaran Jadi PR Lama Bansos
Penerapan DTSEN menjadi penting setelah evaluasi Kemensos sepanjang 2025 menemukan hampir 2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah tidak layak menerima bantuan.
Fakta ini mempertegas bahwa tanpa pembaruan data berkala, bansos berisiko melenceng dari tujuan awal.
Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah juga membuka jalur pelaporan publik.
Masyarakat bisa melapor jika menemukan penerima bansos tidak layak — misalnya memiliki aset mewah — melalui:
- Aplikasi Cek Bansos (fitur Usul & Sanggah)
- Command Center Kemensos (171 / 021-171)
- WhatsApp Lapor Bansos
Pendekatannya jelas: bansos bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga pengawasan bersama.
Sekolah Rakyat Ikut Jadi Sorotan
Dalam kunjungannya, Gus Ipul juga meninjau Sekolah Rakyat (SR) di Jombang dan berdialog langsung dengan siswa serta tenaga pendidik.
Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi sejak Januari 2026 — termasuk yang ada di Jombang.
Pemkab Jombang Siap Gas Kolaborasi
Bupati Warsubi menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan DTSEN. Menurutnya, pemetaan berbasis desil membuat intervensi pemerintah daerah lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kami siap menghadirkan data faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten agar program bantuan benar-benar bermanfaat,” tegasnya.
Pemkab juga berkomitmen memperkuat peran operator data desa dan pilar sosial sebagai ujung tombak di lapangan.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Kebut Verifikasi Data, 8.000 Siswa PAUD-TK
Dari “Bansos Rasa Tebakan” ke Bansos Presisi
Dengan DTSEN, pemerintah mencoba mengubah paradigma lama: dari bantuan berbasis data parsial menjadi sistem terpadu nasional.
Jika berjalan optimal, program ini diharapkan mampu:
- Mengurangi kecemburuan sosial
- Menekan penyalahgunaan bantuan
- Memastikan anggaran tepat guna
- Mempercepat pengentasan kemiskinan
Singkatnya: bukan lagi siapa cepat dia dapat, tapi siapa paling membutuhkan dia yang diprioritaskan. (Aye/sg)