SUARAGONG.COM – Kabar tak menyenangkan datang menghantui para mahasiswa indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, memberi sinyal bahwa uang kuliah berpotensi naik. Hal ini terjadi akibat pemotongan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang terkena efisiensi. DIketahui Efisiensi tersebut memotong sebesar Rp 3 triliun dari pagu awal Rp6,018 triliun.
Bantuan Kuliah Terkena Efisiensi: Uang Kuliah Diprediksi Naik
Kebijakan ini disampaikan Satryo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Menurutnya, pemotongan ini akan berdampak langsung pada perguruan tinggi yang mungkin terpaksa menaikkan uang kuliah.
“Kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” ujar Satryo.
Dampak Efisiensi Anggaran
Tak hanya BOPTN, bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga mengalami pemangkasan sebesar 50 persen dari semula Rp365,3 miliar. Program Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) yang awalnya memiliki pagu Rp2,37 triliun juga ikut terpangkas 50 persen. Hal ini tentu berdampak pada operasional PTNBH yang berpotensi menaikkan biaya pendidikan.
Kemendiktisaintek telah berupaya mengurangi dampak efisiensi ini agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. Mereka mengusulkan agar pemotongan dikurangi dari semula Rp1,185 triliun menjadi Rp711,081 miliar.
“Kami berusaha mengurangi potongan tersebut sehingga efisiensi yang dilakukan hanya 30 persen dari 50 persen yang semula direncanakan. Jika pemotongan terlalu besar, PTNBH terpaksa menaikkan sebagian uang mahasiswa,” ungkap Satryo.
Dia juga berharap agar Komisi X DPR membantu memperjuangkan agar pemotongan anggaran hanya Rp6,78 triliun, bukan Rp14,3 triliun seperti yang sebelumnya direncanakan.
Efisiensi dan Prioritas APBN
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini juga menjadi ujian bagi para menteri untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan visi-misi Prabowo Subianto.
“Kita harus melihat, program prioritasnya apa? Seorang pemimpin harus bisa membuat program yang benar-benar pro-publik, bukan untuk kepentingan yang kurang penting,” ujarnya.
Trubus juga mengkritisi pengeluaran yang selama ini dinilai boros, seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor yang nilainya besar. Menurutnya, anggaran yang dihemat sebaiknya dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan serta energi.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah segera membuat regulasi yang jelas terkait program mana saja yang harus dipangkas. “Bagi daerah atau kementerian yang baru, ini bisa membingungkan. Mereka membutuhkan petunjuk teknis yang jelas agar bisa menerjemahkan kebijakan ini dengan baik,” pungkasnya. (aye)
Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News