SUARAGONG.COM – Surabaya resmi memasuki babak baru pembangunan kota. Mulai 2026, setiap kebijakan dan rupiah anggaran tidak lagi hanya bertumpu pada intuisi birokrasi, melainkan wajib ditopang data, riset, dan sains. Kehadiran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menjadi penanda perubahan besar tersebut.
BRIDA Surabaya Resmi Beroperasi, Era Kebijakan Berbasis Riset Dimulai
Pemerintah Kota Surabaya mencetak sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Terhitung sejak Januari 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya resmi beroperasi sebagai Perangkat Daerah (PD) mandiri.
Pembentukan BRIDA sekaligus menandai pemisahan urusan riset dari Bappedalitbang yang kini bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Seluruh urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, hingga inovasi daerah kini terpusat dan diperluas kewenangannya di bawah BRIDA.
BRIDA Sebagai Dapur Kebijakan Surabaya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pembentukan BRIDA bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan kebutuhan strategis menghadapi kompleksitas persoalan kota metropolitan.
Menurutnya, Surabaya tidak bisa lagi dibangun dengan pendekatan lama yang minim basis data dan riset.
“Tantangan Surabaya tahun 2026 makin kompleks. Kita tidak bisa lagi membangun hanya pakai ‘ilmu kira-kira’. BRIDA ini adalah dapurnya. Harapan saya, setiap rupiah APBD menghasilkan solusi nyata bagi warga,” ujar Eri, Selasa (20/1/2026).
Ia menekankan, hasil riset BRIDA tidak boleh berhenti di meja kerja atau laporan administrasi.
“Risetnya jangan menumpuk di laci. Harus jadi aplikasi, kebijakan, dan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kebun Raya Mangrove Jadi Pusat Riset, Bukan Sekadar Wisata
Perubahan signifikan juga terjadi dalam pengelolaan Kebun Raya Mangrove. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove kini resmi berada di bawah naungan BRIDA.
Kebijakan ini mengubah orientasi kawasan Mangrove Gunung Anyar dan Wonorejo. Tidak lagi semata menjadi destinasi wisata alam, tetapi dikembangkan sebagai pusat riset konservasi mangrove berstandar internasional.
Kepala BRIDA Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, menyebut langkah ini sebagai upaya mengembalikan marwah Kebun Raya sesuai standar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Di bawah BRIDA, Kebun Raya Mangrove kami arahkan menjadi pusat studi blue carbon dan benteng ekologi kota. Surabaya akan menjadi pilot project nasional pengelolaan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus potensi ekonomi karbon,” jelas Agus.
Heptahelix: Kolaborasi Diperluas, Inovasi Harus Berdampak
Lebih jauh, Agus menjelaskan bahwa BRIDA dirancang sebagai agregator ekosistem riset dan inovasi. Selama ini, potensi riset dari perguruan tinggi dan industri di Surabaya dinilai besar, namun belum terintegrasi secara optimal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BRIDA mengembangkan pola kolaborasi dari Pentahelix menjadi Heptahelix.
Tujuh elemen dalam skema Heptahelix meliputi:
- Pemerintah
- Akademisi
- Dunia usaha
- Masyarakat
- Media
- Komunitas
- Pengguna (user) dan lingkungan
“Banyak riset kampus yang bagus, tapi berhenti karena tidak ada pendanaan atau tidak sesuai daya dukung lingkungan. BRIDA hadir sebagai matchmaker, menghubungkan peneliti dengan pendanaan dan kebutuhan industri,” terang Agus.
Ia menambahkan, aspek lingkungan menjadi pilar penting agar setiap inovasi tetap berkelanjutan.
Tiga Target Besar BRIDA Surabaya
Dengan terbentuknya BRIDA, Pemkot Surabaya menetapkan tiga target utama:
- Pertama, penyelesaian persoalan perkotaan berbasis riset, mulai dari pengangguran, ekonomi, kemacetan, sampah, hingga banjir dengan pendekatan inovasi tepat guna.
- Kedua, pengembangan Kebun Raya Mangrove sebagai living laboratory bagi peneliti nasional dan internasional, sekaligus sarana edukasi sains bagi pelajar Surabaya dan Indonesia.
- Ketiga, pembangunan ekosistem riset terintegrasi agar hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dihilirisasi menjadi kebijakan publik dan produk ekonomi nyata.
“Ini investasi jangka panjang. Tahun 2026 adalah titik tolak Surabaya menuju World Class Smart City yang digerakkan oleh inovasi dan riset,” pungkas Agus.
Informasi Tambahan
Sebagai informasi, BRIDA Surabaya resmi dibentuk pada 2 Januari 2026. Pada pelantikan pejabat awal tahun 2026, Wali Kota Eri Cahyadi menunjuk Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala BRIDA Surabaya yang pertama.
BRIDA bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, serta sinkronisasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi daerah, termasuk pengelolaan UPT Kebun Raya Mangrove. (Wahyu/aye/sg)