SUARAGONG.COM – Di tengah wacana yang ingin “menarik rem” demokrasi, PDI Perjuangan (PDIP) justru tancap gas. Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada langsung, sekaligus mendorong e-voting sebagai jurus modern agar demokrasi tetap relevan, efisien, dan bersih.
Demokrasi Bukan Mode Jadul, PDIP Dorong Pilkada Langsung Pakai E-Voting
Sikap ini ditegaskan dalam Rakernas I PDIP 2026, Senin (12/1/2026). Dalam forum strategis tersebut, PDIP secara resmi menyampaikan pandangan politiknya soal masa depan mekanisme pemilihan kepala daerah.
Pilkada Langsung = Harga Mati
Dalam Dokumen Rekomendasi Eksternal yang ditandatangani pada hari yang sama, PDIP menilai Pilkada langsung adalah alat utama menjaga kedaulatan rakyat. Hak memilih pemimpin daerah tidak boleh dipindahkan ke ruang-ruang elit yang tertutup.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, saat membacakan dokumen tersebut menegaskan bahwa demokrasi lokal harus tetap berada di tangan rakyat.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” ujarnya dalam Rakernas I PDIP 2026 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.
Mahal Bukan Alasan Mundur
PDIP juga sadar, salah satu kritik paling sering diarahkan ke Pilkada langsung adalah biaya politik yang tinggi. Namun bagi PDIP, solusinya bukan dengan menghapus pilihan rakyat, melainkan memperbaiki sistemnya.
Salah satu terobosan yang didorong adalah penerapan e-voting.
“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti politik uang, mencegah mahar politik, pembatasan biaya kampanye, serta profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” tegas Jamaluddin.
Bahasanya sederhana: teknologinya maju, praktik curangnya dimusnahkan.
Lawan Politik Uang, Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Bagi PDIP, demokrasi sehat tidak mungkin lahir jika politik uang masih jadi “menu wajib”. Karena itu, partai menekankan bahwa integritas penyelenggara pemilu dan penegakan hukum adalah kunci utama melahirkan pemimpin daerah yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada pemodal.
Sikap ini menjadi bagian dari 21 poin rekomendasi eksternal Rakernas I PDIP 2026 yang ditandatangani langsung oleh Prananda Prabowo selaku Ketua Pengarah dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.
Megawati: Ini Sikap Ideologis, Bukan Sekadar Politik
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan mengambil sikap lebih tegas. Ia menolak mentah-mentah setiap wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Penegasan itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tegas Megawati.
Menurutnya, mekanisme Pilkada lewat DPRD bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan prinsip kedaulatan rakyat yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi.
MK, kata Megawati, telah memperjelas bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilu dan harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan lewat mekanisme perwakilan yang elitis dan tertutup.
Baca Juga : Anti Takut-Takut Club: PDIP Tolak Pilkada Tak Langsung
Demokrasi Bukan Untuk Di-Rollback
Megawati menegaskan, Pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang sentralisme kekuasaan. Mengembalikannya ke DPRD sama saja dengan membuka kembali pintu praktik masa lalu yang minim akuntabilitas.
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” ucap Megawati.
Pesan PDIP ke anak muda cukup jelas: demokrasi jangan dibuat mundur, tapi di-upgrade. Pilkada langsung tetap dijaga, teknologi dimaksimalkan, dan praktik curang disikat habis. (Aye/sg)