SUARAGONG.COM – Pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran mencapai Rp51,81 triliun untuk proses pemulihan pasca banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025. Angka tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Minggu (7/12).
Butuh Rp51,8 T untuk Pemulihan Pasca Banjir Sumatra
Proyeksi tersebut berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana itu mencakup kebutuhan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan berbagai fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
Berdasarkan rincian, Pemerintah membutuhkan Rp25,41 triliun untuk pemulihan di Aceh, Rp12,88 triliun untuk Sumatra Utara, serta Rp13,52 triliun untuk Sumatra Barat. Ketiga provinsi tersebut mengalami kerusakan paling parah, mulai dari jembatan putus, permukiman rusak, hingga hancurnya akses jalan dan fasilitas pendidikan.
“Khusus Aceh, pemulihan sampai kondisi semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun. Untuk Sumatra Utara sekitar Rp12,88 triliun, dan untuk Sumatra Barat Rp13,52 triliun,” ujar Suharyanto, Senin (8/12/2025).
Baca Juga : Prabowo Setujui Bantuan Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Banjir Sumatra
Hitungan dan Kemampuan Fiskal
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan perhitungan Kementerian PUPR tidak jauh berbeda dengan hitungan awal yang telah ia buat. Presiden memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemulihan tersebut.
“Ya pokoknya kemampuan kita ada. Tentunya kita laksanakan dengan teliti dan manajemen yang terbaik. Ini hitungan saya hampir mirip ya. Mirip, tetapi saya tidak kasih tahu berapa hitungan saya. Nanti kamu keenakan,” seloroh Prabowo.
Program pemulihan wilayah terdampak akan dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan darurat, perbaikan akses vital, hingga pembangunan kembali infrastruktur utama di tiga provinsi tersebut. Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi berjalan cepat dan tepat sasaran untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat. (Aye/sg)