SUARAGONG.COM – Demokrasi bukan cuma soal datang ke TPS lalu pulang. Ada proses panjang di baliknya, dari kesadaran memilih sampai keberanian mengawasi. Itulah semangat yang dibawa Rumah Keadilan Malang saat resmi menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Bawaslu Kabupaten Malang dan Harian Pagi MemoX, Rabu (14/1/2026).
Ngobrol Demokrasi Bukan Wacana: Rumah Keadilan, Bawaslu, dan MemoX Resmi Kolaborasi
Penandatanganan yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis untuk penguatan demokrasi, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2029.
Direktur Rumah Keadilan Malang, Abd Somad, menegaskan bahwa demokrasi sehat tidak lahir secara instan. Masyarakat perlu dibekali pemahaman, bukan hanya tentang hak memilih, tetapi juga peran sebagai pengawas dalam pesta demokrasi lima tahunan.
“Penguatan demokrasi itu penting. Bukan hanya soal menentukan pilihan, tapi juga bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi jika ada pelanggaran,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan media menjadi kunci agar demokrasi tidak berhenti sebagai jargon.
“Kerja sama ini penting untuk menguatkan demokrasi, khususnya di Kabupaten Malang,” lanjutnya.
Webinar hingga Pelatihan Pemilu
Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, Rumah Keadilan Malang bersama Bawaslu dan MemoX berencana menggelar webinar dan pelatihan penguatan demokrasi dalam waktu dekat. Kegiatan ini diarahkan agar masyarakat memiliki bekal pengetahuan dalam menghadapi potensi pelanggaran Pemilu.
“Nanti akan ada pelatihan. Kalau ada pelanggaran Pemilu, bagaimana kita menyikapinya dan menghadapinya bersama,” kata Abdul.
Dengan langkah ini, masyarakat diharapkan semakin tercerahkan dan mampu menjadi bagian aktif dalam demokrasi yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).
“Penguatan ini penting. Harapannya inovasi kolaborasi ini bisa mendukung suksesnya Pemilu 2029,” tambahnya.
Baca Juga : PDIP Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi Berintegritas di Kota Batu
Disambut Positif Bawaslu
Sementara itu, Abdul Allam Amrullah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Malang, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas sektor ini berpotensi menjadi kerja nyata yang produktif dalam memperkuat demokrasi.
“Saat ini mekanismenya sedang kami bahas. Ini akan menjadi kerja produktif dalam konteks penguatan demokrasi,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan akan ada pelatihan paralegal penegakan hukum Pemilu, terutama di masa non-tahapan Pemilu seperti saat ini.
“Harapannya, ini bisa menjadi penguatan kesadaran publik sebelum kita benar-benar masuk tahapan Pemilu,” pungkasnya. (nif/aye)