SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Jember kembali mencatat prestasi. Kali ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember masuk sebagai kandidat kuat penerima Komisi Informasi Publik (KIP) Award 2025. Capaian ini menjadi bukti komitmen Bupati Muhammad Fawait dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kabupaten Jember Sebagai Kandidat Kuat KIP Award 2025
Diskominfo Jember, yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, berhasil melaju ke tahap kedua penilaian Keterbukaan Informasi Publik Award Jawa Timur 2025. Tahap ini ditandai dengan visitasi langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Sholahudin, pada Selasa (23/9/2025).
“Visitasi ini penting untuk melihat sejauh mana praktik keterbukaan informasi publik benar-benar berjalan di lapangan. Bukan sekadar jawaban di atas kertas, tapi bagaimana implementasinya dirasakan masyarakat,” jelas Sholahudin.
Selain PPID Kabupaten Jember, dua desa juga lolos ke tahap visitasi, yakni Desa Sidomulyo (Kecamatan Silo) dan Desa Sidomukti (Kecamatan Mayang). Keduanya merupakan bagian dari empat desa yang sebelumnya diusulkan mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Jawa Timur.
Baca Juga : Bupati Fawait Langsung Jajal Penerbangan Perdana Jember – Jakarta
Masa Depan Informasi Publik Jember
Dalam kunjungan itu, Komisi Informasi menekankan bahwa masa depan keterbukaan informasi publik sangat ditentukan oleh transformasi digital. Pemerintah daerah, khususnya yang dipimpin kepala daerah muda, dianggap punya keunggulan dalam merespons tantangan ini.
“Informasi publik harus sederhana, mudah dipahami, dan bersifat universal. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas tuna rungu. Ini tantangan kita semua,” tambah Sholahudin.Pemerintah Kabupaten Jember kembali mencatat prestasi Dengan masuk sebagai kandidat kuat penerima Komisi Informasi Publik (KIP) Award 2025
Sementara itu, Plt Kepala Diskominfo Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, mengakui bahwa beban kerja dalam mengelola keterbukaan informasi publik semakin berat. Karena itu, ia menilai penting adanya penguatan SDM dan insentif yang memadai, agar kualitas pelayanan semakin meningkat.
“Ke depan, koordinasi antara PPID utama dengan PPID perangkat daerah, kecamatan, hingga desa akan diperkuat. Tujuannya supaya jika ada kendala atau kesalahan, PPID utama bisa segera membantu menyelesaikan,” jelasnya.
Dengan berbagai upaya ini, Jember menegaskan diri sebagai daerah yang serius membangun keterbukaan informasi publik berbasis digital, sekaligus bersaing dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. (Aye/sg)