SUARAGONG.COM – Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menanggapi isu terkait adanya pembatasan wartawan dalam meliput kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jombang di Gedung DPRD Jombang. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembatasan terhadap jurnalis yang ingin meliput acara tersebut.
“Kalau teman-teman merasa ada pembatasan, itu dari perasaan teman-teman sendiri. Kami tidak ada pembatasan,” ujar Hadi Atmaji, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, aturan yang diterapkan dalam acara tersebut berasal dari protokoler dan bukan dari kebijakan DPRD secara langsung. Ia berpendapat bahwa jika ratusan wartawan memenuhi ruangan acara, situasi tersebut tidak akan terlihat baik.
“Masa semua wartawan harus masuk? Ratusan wartawan di dalam ruangan tentu kurang bagus juga, kan,” katanya.
Hadi juga menekankan bahwa acara sertijab kali ini memang difokuskan untuk pihak-pihak yang terkait langsung. Oleh karena itu, tidak semua pihak bisa masuk ke dalam ruangan.
Baca juga: Ketua DPRD Jombang Klarifikasi Isu Akses Rapat
DPRD Jombang Diminta Lebih Terbuka
Di sisi lain, beberapa wartawan merasa akses mereka dibatasi dalam melakukan peliputan. Kantor DPRD Jombang bahkan dinilai kurang terbuka terhadap pers, terutama dalam acara-acara penting seperti sertijab Bupati dan Wakil Bupati.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang, Muhammad Mufid, menanggapi situasi ini dengan kritikan tajam. Ia menilai pekerjaan jurnalis bukanlah sesuatu yang harus dibatasi, terutama dalam meliput acara penting yang menyangkut kepentingan publik.
“DPRD Jombang harus berbenah dalam keterbukaan publik. Kami wartawan bukan pengemis yang harus dibatasi kinerjanya,” tegas Mufid.
Menurutnya, sertijab adalah momen besar bagi Kabupaten Jombang yang seharusnya dapat diliput secara luas oleh media. Pembatasan akses bagi wartawan dianggap bertentangan dengan prinsip transparansi yang seharusnya dijunjung oleh pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini, Hadi Atmaji kembali menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi wartawan untuk meliput acara tersebut. Namun, ia mengakui bahwa ada pengaturan waktu untuk wawancara agar acara bisa berlangsung dengan tertib.
“Itu kan urusan protokoler. Tapi setelah acara selesai, ada batasan nggak? Kan nggak ada,” tutupnya.
Meski begitu, harapan tetap disampaikan agar DPRD Jombang lebih terbuka terhadap pers, sehingga informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah daerah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. (rfr)
Baca Berita Terupdate lainnya melalui google news