Keluhan Numpuk: DPRD Nilai Layanan Kesehatan Kabupaten Malang Buruk

Dewan angkat suara soal banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan kabupaten malang yang dinilai belum maksimal. 

Share

SUARAGONG.COM – Pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang lagi jadi omongan. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang angkat suara soal banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan yang dinilai belum maksimal.

Sidak Tanpa Atribut, Dewan Nilai Layanan Kesehatan Kabupaten Malang Buruk

Sorotan itu terutama diarahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dewan meminta ada pembenahan menyeluruh, baik di rumah sakit maupun puskesmas.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ulhaq, menyebut pihaknya bahkan pernah melakukan sidak tanpa atribut kedewanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

“Kami pernah ke RSUD Lawang tanpa embel-embel dewan, ternyata pelayanannya buruk sekali,” ujarnya belum lama ini.

3 S Jadi Sorotan: Senyum, Salam, Sapa

Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, pembenahan tidak melulu soal fasilitas, tapi juga sikap pelayanan.

Ia mendorong agar Dinkes memanggil seluruh kepala rumah sakit dan kepala puskesmas untuk memastikan petugas menerapkan konsep 3S: Senyum, Salam, dan Sapa.

Karena menurutnya, pelayanan yang ramah bisa membuat pasien merasa lebih tenang.

“Kalau yang bertugas judes, orang yang mau berobat bukan tambah sehat, malah tambah sakit,” katanya.

Ia bahkan mencontohkan standar pelayanan di perbankan yang dinilai lebih baik, dan mengusulkan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan.

“Tiga hari saja pelatihan, sepulangnya pasti punya jiwa pelayanan,” tambahnya.

Soal Rujukan, Jangan Sampai Salah Arah

Selain soal sikap petugas, DPRD juga menyoroti sistem rujukan pasien. Zia’ulhaq menegaskan agar pasien, terutama yang kurang mampu, tidak diarahkan ke rumah sakit swasta jika memang membutuhkan rujukan lanjutan.

Menurutnya, rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Malang sudah memiliki skema Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang bisa membantu warga miskin.

“Kalau dirujuk ke swasta dan tidak mampu, pasti kesulitan. Maka rujuklah ke rumah sakit daerah, kasian,” pungkasnya.

Evaluasi Jadi PR Bersama

Banyaknya keluhan yang masuk ke DPRD menjadi alarm bahwa pelayanan kesehatan masih perlu evaluasi serius.

Di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang cepat dan humanis, masyarakat tentu berharap fasilitas kesehatan bukan hanya lengkap secara alat, tapi juga nyaman secara layanan.

Karena pada akhirnya, orang datang ke rumah sakit untuk sembuh — bukan untuk menambah beban. (Nif/aye)