Malang, Suaragong – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia ternyata tidak hanya berdampak pada aspek politik dan sosial, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian. Berdasarkan berita terbaru dari KPU, Pemilu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai saluran. Apalagi kini Pilkada dilakukan secara serentak di beberapa daerah Indonesia.
Secara teknis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024) akan diselenggarakan secara serentak pada tahun ini, dalam rangka memilih pemimpin rakyat secara demokrasi. Pilkada dilaksanakan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Pilkada diatur berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pelaksanaan Pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Terdapat pula proses Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Dalam perspektif alokasi anggaran untuk Pemilu mencakup pengadaan logistik, barang, dan jasa yang meningkatkan aktivitas sektor produksi dan distribusi. Ini berarti dana yang dihabiskan untuk keperluan pemilu, seperti perlengkapan pemungutan suara dan sistem pemantauan, langsung berkontribusi pada peningkatan permintaan dalam industri terkait.
Berikutnya realisasi belanja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yang jumlahnya mencapai 7,2 juta orang, juga memberikan dampak ekonomi. Honorarium yang diterima oleh penyelenggara ini meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsumsi yang lebih tinggi, mendorong permintaan barang dan jasa di berbagai sektor.
Pilkada 2024 dilakukan secara serentak oleh beberapa daerah di Indonesia.
Proses dan aktivitas belanja yang dilakukan oleh para peserta pemilu, baik untuk sosialisasi maupun kampanye, juga memengaruhi perekonomian. Pengeluaran dalam bentuk iklan, materi kampanye, dan kegiatan sosialisasi berkontribusi pada perputaran uang yang lebih besar dalam ekonomi lokal. Para anggota KPU berujar bahwa setelah dialkuakn survey dari sebuah korelasi antara pemilu dan pertumbuhan ekonomi. Menurut survei tersebut, 33,84 persen responden percaya bahwa pemilu berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia, sementara 39,89 persen masih ragu. Meski demikian, data ini mencerminkan keyakinan bahwa pemilu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Baca juga : Pendaftaran Paslon Pilkada : KPU Kota Malang Siap Secara Teknis
Penting untuk dicatat bahwa hasil survei ini juga mencerminkan sikap investor yang cenderung menunggu kepastian hasil pemilu sebelum membuat keputusan investasi. Dalam momen pilkada merupakan kesempatan buang dapat dimaksimalkan oleh investor yang sering kali menunda investasi sampai hasil pemilihan presiden dan wakil presiden diumumkan, menunjukkan bahwa pemilu juga memiliki dampak pada sentimen pasar dan keputusan investasi. Dengan demikian, pemilu memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme, mulai dari belanja publik dan konsumsi individu hingga perubahan dalam sentimen investor.
Penelitian lebih lanjut dan data yang terus diperbarui akan sangat membantu dalam memahami lebih dalam dampak ekonomi dari pemilu serta dalam merumuskan kebijakan yang dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari proses demokrasi ini. Secara serentak. (Ind)