Efisiensi Anggaran: Pemkot Batu Prioritaskan Penanganan Sampah

Pemerintah Kota Batu Ubah arah pembangunan daerah dengan memprioritaskan penanganan persoalan krusial lingkungan, khususnya sampah. (Mf/pers)

Share

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota Batu mulai mengubah haluan arah pembangunan daerah dengan memprioritaskan penanganan persoalan krusial lingkungan, khususnya sampah. Langkah ini diambil pasca pertemuan strategis antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hanya dua hari setelah kepala daerah pulang dari agenda luar kota di Magelang.

Penanganan Sampah jadi Skala Prioritas Pemkot Batu

Dalam pemaparan yang dilakukan hingga dini hari, DLH menyampaikan rencana jangka pendek, menengah, hingga panjang terkait penanganan sampah.

Dari pertemuan itu, pemerintah menyepakati efisiensi anggaran sebagai celah solusi terhadap kompleksitas persoalan lingkungan. Sekaligus mendorong perubahan pola pikir birokrasi pembangunan.

“Kalau bicara soal kebijakan sampah, bukan soal risiko gagal atau berhasil. Dua tahun terakhir kita sudah gagal. Jadi risikonya sekarang hanya dua: diam atau berhasil,” ungkap perwakilan DLH Kota Batu dalam forum internal bersama kepala daerah.

Salah satu langkah konkret adalah keputusan untuk menggeser anggaran infrastruktur non-mendesak. Seperti pembangunan wahana biang lala, yang sebelumnya tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) reguler 2025.

Kebutuhan Mendesak

Meski penting sebagai bagian dari estetika kota, proyek tersebut tidak dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak dibandingkan krisis pengelolaan sampah.

“Biang lala itu penting, tapi tidak mendesak. Sementara sampah adalah masalah penting, mendesak, dan kritis,” ujar DLH.

“Akhirnya, proyek biang lala kami ‘wakafkan’ untuk efisiensi, dan digeser untuk mendukung penanganan lingkungan.”

Selama 24 tahun berdiri sebagai daerah otonom, Kota Batu disebut belum pernah memiliki konsep pengelolaan sampah yang sistematis dan terpadu. Kali ini, Pemkot berkomitmen mengubah situasi itu. Dimulai dari pemetaan masalah, diketahui bahwa 60 persen sampah di Kota Batu merupakan sampah organik, 20 persen anorganik, dan 20 persen residu.

Baca JugaPemkab Jember Kerja Sama Strategis dengan Green Ecology untuk Pengelolaan Sampah

Pendekatan Dalam Pengolaan

Fokus utama diarahkan pada penanganan sampah organik melalui dua pendekatan:

  • 1. Pembangunan Bikomposter berkapasitas 4 ton/hari di 21 ruas jalan protokol, menggunakan sistem suak kelola tipe 1 (belanja material dan tukang langsung oleh dinas).
  • 2. Pembangunan rumah kompos berbasis dusun (750–1000 KK) sebagai proyek percontohan desa, dilakukan melalui suak kelola tipe 4—yakni oleh kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditunjuk langsung oleh kepala desa/lurah.

Untuk proyek rumah kompos ini, anggaran sebesar Rp200 juta per titik dialokasikan ke 24 titik, menggunakan mekanisme percepatan lewat APBD Perubahan 2025.

DLH menjelaskan bahwa pembangunan berbasis penyedia (kontraktor) akan menyita waktu lebih panjang. Karena harus melalui proses lelang, penetapan lokasi, dan verifikasi administratif yang kompleks.

Selain itu, pembagian proyek berisiko menimbulkan indikasi pemecahan paket, yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

“Kalau pakai penyedia, terlalu panjang prosesnya. Bahkan bisa muncul persepsi pemecahan paket. Sementara ini soal urgensi, soal penyelamatan lingkungan,” ujar pejabat DLH Kota Batu.

Upaya ini dinilai sebagai titik balik kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu, yang tidak lagi menunggu atau bergantung pada proyek jangka panjang semata.

Baca Juga : Bumdes dan Pemdes Tempeh Tengah Tangani Krisis Sampah Pascalebaran

Fondasi Teknokratis dan Realistis

Dukungan langsung dari kepala daerah—yang membawa tim praktisi lingkungan dalam diskusi—menjadi penanda bahwa kebijakan ini berdiri di atas fondasi teknokratis dan realistis.

“Roadmap-nya jelas, targetnya realistis, dan arah kebijakan mulai satu suara. Ini jadi alasan kuat kenapa Wali Kota percaya diri angkat isu lingkungan ke forum-forum publik,” jelas salah satu narasumber di lingkungan Pemkot.

Pergeseran prioritas anggaran Kota Batu bukan sekadar langkah teknis, tetapi representasi keberanian politik untuk mendahulukan hal yang paling berdampak bagi masyarakat luas. Dari wahana wisata ke rumah kompos, dari ornamen kota ke komposter, Pemerintah Kota Batu mulai melangkah dalam arah yang lebih hijau, lebih mendesak, dan lebih bermakna. (mf/aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News