SUARAGONG.COM – Fenomena “Rojali” (rombongan jarang beli) dan “Rohana” (rombongan hanya nanya) kian marak di tengah masyarakat perkotaan. Istilah ini mencuat seiring meningkatnya angka kemiskinan di kota-kota besar Indonesia. Dan Hal ini dianggap sebagai simbol menurunnya daya beli masyarakat yang kian tertekan.
Fenomena “Rojali” dan “Rohana”
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti hal ini sebagai sinyal darurat bagi pemerintah. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talattov, mengungkapkan bahwa kemiskinan di wilayah perkotaan naik dari 6,66 persen (11,05 juta jiwa) pada September 2024 menjadi 6,73 persen (11,27 juta jiwa) per Maret 2025.
“Naiknya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan perumahan. Sementara, mayoritas penduduk kota bekerja di sektor informal yang pendapatannya stagnan bahkan menurun,” ujar Abra dalam diskusi daring bertajuk Angka Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik? pada Minggu, 3 Agustus 2025.
Kondisi ini membuat banyak warga kota hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan menunda pembelian barang sekunder atau tersier. Fenomena Rojali dan Rohana pun menjadi cerminan masyarakat yang hanya bisa “window shopping”, tanpa daya beli yang memadai.
Tak hanya di kota, wilayah timur Indonesia juga mencatat angka kemiskinan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan China Economic Information Center (CEIC) yang diolah Indef, tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua meningkat dari 18,62 persen pada 2024 menjadi 18,90 persen pada 2025. Kedua wilayah ini masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti tambang dan smelter yang rawan fluktuasi harga global.
Meski BPS mencatat penurunan kemiskinan nasional dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, Abra menegaskan bahwa ketimpangan masih terjadi. Khususnya di wilayah tertinggal dan perkotaan. Program perlindungan sosial (perlinsos) pemerintah dinilai belum sepenuhnya menyentuh kelompok rentan di kota. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan tidak tercatat dalam data resmi.
“Ini jadi alarm serius karena kelompok rentan di kota sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi. Kalau dibiarkan, bisa berdampak pada ketidakstabilan sosial yang lebih luas,” tegasnya. (Aye/sg)