SUARAGONG.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Mereka menilai, evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka statistik, tetapi harus mampu menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.
FPKS DPRD Jatim Dorong Evaluasi LKPJ 2025: Lebih Substantif, Tak Hanya Statistik
Juru bicara FPKS, R. Harisandi Savari, menegaskan bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada data makro justru berisiko menutupi persoalan riil di lapangan.
“Evaluasi LKPJ harus lebih substantif. Jangan hanya angka agregat, tapi harus jelas apakah program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).
Meski demikian, FPKS tetap memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025 yang berhasil meraih 133 penghargaan di berbagai sektor. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup jika tidak diiringi pemerataan pembangunan.
Indikator Kinerja yang Bermasalah
FPKS menyoroti persoalan indikator kinerja yang dinilai masih bermasalah. Dari total 166 indikator, sebanyak 13 tidak tercapai, sementara 67 lainnya bahkan tidak bisa diukur karena minimnya data.
“Ini jadi alarm penting. Bagaimana evaluasi bisa tepat kalau datanya saja tidak lengkap?” tegas Harisandi.
Selain itu, FPKS juga mengkritisi kecenderungan LKPJ yang terlalu menonjolkan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat kualitasnya. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33 persen, mereka menilai perlu ada analisis lebih dalam terkait dampaknya terhadap sektor ekonomi rakyat.
“Jangan sampai pertumbuhan tinggi, tapi tidak merata. Ini bisa memicu ketimpangan sosial,” ujarnya.
Sektor UMKM, pertanian, dan nelayan disebut harus menjadi perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tak hanya itu, FPKS juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dan belum menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Baca Juga : DPRD Jatim Ingatkan: Jangan Asal Percaya Isu Krisis Energi di Medsos
Sisi Anggaran
Di sisi anggaran, struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional juga menjadi catatan penting. FPKS mendorong agar pemerintah lebih fokus pada belanja produktif yang langsung berdampak bagi masyarakat.
Selain isu ekonomi, FPKS turut mengingatkan potensi kekeringan yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi, mulai dari pemetaan wilayah rawan hingga langkah antisipatif agar tidak mengganggu produksi pangan.
Menutup pandangannya, FPKS menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami ingin LKPJ ini jadi alat evaluasi yang jujur, transparan, dan berorientasi pada perbaikan ke depan,” pungkas Harisandi. (Wahyu/Aye/sg)