SUARAGONG.COM – DPRD Kabupaten Jember menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (16/11/2025) untuk mendengarkan pandangan umum fraksi terkait Nota Pengantar Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Agenda tersebut menjadi ruang bagi seluruh fraksi untuk memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis terkait arah penganggaran tahun depan.
Fraksi DPRD Jember Soroti Arah Kebijakan R-APBD 2026, Bupati Optimistis Pembangunan
Bupati Jember, H. M. Fawait, menyampaikan bahwa pandangan seluruh fraksi pada dasarnya selaras dengan arah kebijakan eksekutif. Kesamaan visi tersebut, menurutnya, menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan pada tahun anggaran 2026.
“Saya semakin optimistis bahwa tahun depan pembangunan Jember meningkat signifikan. Eksekutif dan legislatif hampir seratus persen berada dalam pemikiran yang sama, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan pendidikan,” ujar Bupati.
Baca Juga : Bupati Fawait Janjikan Insentif untuk Ketua Kelompok Pengajian
Apresiasi untuk UHC, Layanan Home Care, dan Program Sosial
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemkab Jember. Di sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang mendekati 99 persen menjadi sorotan positif. Selain itu, rencana layanan Home Care yang akan mulai dijalankan pada Januari 2026 juga mendapat dorongan kuat dari dewan.
Sejumlah fraksi turut menyoroti kebijakan sosial Pemkab Jember, mulai dari insentif puluhan ribu guru ngaji, program kuliah gratis bagi warga tidak mampu, hingga berbagai inovasi peningkatan kualitas layanan publik yang dinilai semakin terarah.
Pendidikan Masih Jadi Fokus: Bantuan Terbesar Sepanjang Sejarah
Di bidang pendidikan, fraksi-fraksi menilai Jember mencatat capaian historis dengan perolehan bantuan rehabilitasi ruang kelas terbesar secara nasional. Pemerintah pusat mengucurkan dukungan sebesar Rp90 miliar pada 2025 — angka tertinggi dalam sejarah.
Capaian tersebut dipandang sebagai bukti kuat bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif berjalan efektif, terutama dalam membangun komunikasi dan menjalin sinergi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga : Harga Turun, Bupati Fawait Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi
Sorotan dan Catatan: Layanan Dasar dan Pengendalian BPJS
Meski banyak apresiasi, beberapa fraksi tetap memberikan catatan konstruktif. Di antaranya mengenai perlunya penguatan layanan kesehatan dasar, integrasi data kesehatan, serta pengendalian klaim BPJS agar kenaikan cakupan UHC juga berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.
Pembangunan wilayah pinggiran, pengembangan Bandara Notohadinegoro, hingga keberlanjutan program unggulan seperti Gerobak Cinta dan Beasiswa Cinta Bergema juga mendapat perhatian khusus.
Pajak Tak Naik, Fokus pada Optimalisasi PAD
Salah satu poin yang mendapat apresiasi hampir seluruh fraksi adalah sikap tegas Bupati yang menolak menaikkan pajak daerah. Meskipun dana transfer pusat mengalami penurunan cukup drastis.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Dewan menekankan bahwa optimalisasi pajak yang sudah ada, digitalisasi sistem perpajakan, penertiban reklame, serta perbaikan strategi teknis dianggap lebih relevan daripada menaikkan tarif baru.
Serapan Anggaran dan Masa Transisi
Menanggapi sorotan mengenai serapan anggaran yang masih berkisar 50 persen, Bupati Fawait menjelaskan bahwa 2025 merupakan masa transisi menuju penerapan Perda SOTK baru. Kondisi tersebut, menurutnya, wajar dan tetap dalam kendali pemerintah daerah.
Rapat Paripurna ini menegaskan bahwa baik eksekutif maupun legislatif memiliki komitmen yang sama dalam mendorong Jember menuju kemandirian fiskal, peningkatan layanan publik, dan penguatan sektor strategis di tahun 2026. Keselarasan tersebut diharapkan menjadi pondasi untuk menghadirkan pembangunan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dirasakan langsung oleh masyarakat. (Aye/sg)