SUARAGONG.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini tengah mengambil langkah serius. Dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebocoran ini menjadi perhatian utama pemerintah. Mengingat skala dan pentingnya data tersebut bagi masyarakat.
6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo masih Kalrifikasi ke Kemenkeu
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk mendapatkan klarifikasi terkait insiden kebocoran ini sejak pertengahan September 2024.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (27/9/2024). Budi Arie menjelaskan bahwa Kominfo mengambil langkah cepat dan strategis. Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.
“Kami telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan. Pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi ini.” Kata Budi Arie. Menurutnya, hingga saat ini proses klarifikasi terus berjalan, dan berbagai upaya mitigasi sedang dilakukan untuk menangani dampak dari kebocoran data tersebut.
Langkah Mitigasi
Langkah mitigasi ini, lanjut Budi Arie, melibatkan kolaborasi lintas instansi. Termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kepolisian RI. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan mencegah insiden serupa di masa mendatang.
“Upaya mitigasi dan tindak lanjut terus dijalankan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI.” Tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa kebocoran data penduduk seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Namun, ia menekankan bahwa langkah-langkah pencegahan dan mitigasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat.
“Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Keteledoran dalam Penggunaan Password
Jokowi mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan data diretas adalah keteledoran dalam penggunaan password serta penyimpanan data di berbagai lokasi yang terpisah. Hal ini, menurutnya, membuka peluang bagi para peretas untuk masuk dan mencuri data penting.
Sebagai langkah lanjutan, Presiden telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera melakukan mitigasi atas insiden kebocoran data 6 juta NPWP tersebut. Pemerintah berharap tindakan cepat ini dapat meminimalisir dampak negatif bagi para pemilik data dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keamanan data negara.
“Saya sudah memerintahkan Kemkominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya,” tutup Jokowi. (Aye/Sg).