SUARAGONG.COM – Ekonomi global saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan lesunya pasar internasional. Dampaknya sangat terasa di Indonesia, terutama pada sektor manufaktur yang mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut. Data terbaru Purchasing Managers’ Index (PMI) dari S&P Global mencatatkan PMI Manufaktur Indonesia berada di angka 49,2 pada Oktober 2024. Hal ini menandakan stagnasi dan menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih dalam fase kontraksi.
Sektor Manufaktur Kontraksi: Penurunan PMI dan Dampaknya pada Ekonomi
Angka PMI yang kembali berada di bawah level 50 mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih mengalami kesulitan. Sebagai perbandingan, sejak Juli 2024, PMI Indonesia berada pada angka 49,3. Diikuti oleh 48,9 pada Agustus dan 49,2 pada September dan Oktober. Angka ini mengingatkan kita pada periode awal pandemi Covid-19, ketika PMI juga mencatatkan kontraksi beruntun selama empat bulan, dari April hingga Juli 2020.
Namun, tantangan yang dihadapi sektor manufaktur Indonesia kali ini lebih kompleks, terkait dengan dampak dari perang Ukraina-Rusia, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta sejumlah isu ekonomi regional yang memperlambat aktivitas perdagangan dunia.
S&P Global mengungkapkan bahwa penurunan indeks manufaktur Indonesia disebabkan oleh melemahnya output, penurunan pesanan baru, dan pengurangan lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan stok barang menumpuk, sementara permintaan pasar baik domestik maupun internasional menurun. Selain itu, keyakinan terhadap prospek ekonomi juga melemah, mencatatkan level terendah dalam empat bulan terakhir.
Paul Smith, Direktur Ekonomi di S&P Global, mengungkapkan bahwa kinerja sektor manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 masih lesu, dengan produksi, pesanan baru, dan lapangan pekerjaan mengalami penurunan marginal dibandingkan September. Banyak pelaku bisnis yang waspada terhadap ketidakpastian geopolitik, yang memengaruhi minat pasar untuk mengajukan pesanan baru, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
Tantangan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi tim ekonomi Presiden Prabowo Subianto, yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024. Pemerintah mengusung target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen per tahun, dengan salah satu fokus utama adalah penguatan sektor manufaktur sebagai motor penggerak ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa kontraksi manufaktur ini juga dialami oleh sejumlah negara ASEAN. Dia berharap sektor konsumsi bisa kembali pulih sehingga sektor industri juga akan ikut terdorong. “Jika konsumsi meningkat, sektor industri juga dapat mengalami pemulihan,” ujarnya.
Pemerintah, menurut Airlangga, perlu mendukung kebijakan yang memperkuat daya beli masyarakat karena ini sangat terkait dengan permintaan pasar domestik yang berfungsi sebagai pendorong pemulihan sektor industri.
Peran Penting Semua Pemangku Kepentingan
Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), menekankan bahwa upaya pemulihan sektor manufaktur memerlukan dukungan dari semua pihak, baik kementerian, lembaga pemerintah, maupun sektor swasta. “Kami tidak bisa bertindak sendiri dalam menjaga iklim kondusif bagi industri dalam negeri,” ujarnya, menambahkan bahwa kebijakan kementerian dan lembaga lain sangat menentukan.
Di sisi lain, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tren deflasi yang terjadi selama lima bulan sejak Mei 2024 telah berakhir, dengan angka inflasi 0,08 persen pada Oktober 2024. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini memberikan harapan bagi pemulihan permintaan domestik, yang pada gilirannya dapat membantu sektor manufaktur untuk bangkit.
Namun, ini baru langkah awal. Untuk mendorong sektor manufaktur pulih, masih diperlukan upaya lebih besar untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif.
Solusi untuk Penguatan Sektor Industri Manufaktur
Untuk memulihkan sektor manufaktur, upaya penguatan industri harus difokuskan pada efisiensi operasional, peningkatan daya saing, dan penetrasi pasar yang lebih luas. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah reformasi struktur biaya produksi. Seperti menurunkan biaya energi, bahan baku, dan transportasi, yang sering menjadi beban operasional terbesar bagi perusahaan manufaktur.
Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan insentif pajak dan kebijakan fiskal yang mendukung sektor manufaktur. Seperti pengurangan pajak penghasilan untuk sektor padat karya dan manufaktur berteknologi tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Peningkatan kemampuan teknologi dalam industri juga harus menjadi perhatian penting. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor manufaktur dapat menjadi lebih kompetitif di pasar internasional dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.
Memang tidak dapat dipungkiri, pemulihan manufaktur Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan. Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Aye/Sg).
Baca Juga : Gaes !!! Penguatan Ekonomi Indonesia Akibat Konflik Timur Tengah