SUARAGONG.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan kebijakan baru untuk distribusi pupuk subsidi yang kini akan langsung disalurkan ke petani tanpa melalui prosedur berbelit. Keputusan ini diambil berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah rapat dengan beberapa kementerian terkait, bertujuan menyederhanakan alur distribusi dan memastikan pupuk cepat sampai ke tangan petani.
Distribusi Pupuk Subsidi Langsung Ke Petani
“Kami telah menyepakati proses distribusi pupuk subsidi agar lebih ringkas dan mudah. Kementan dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) akan langsung menyalurkan pupuk ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga pupuk dapat langsung diterima oleh petani,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11).
Kebijakan ini diputuskan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan akan segera dijadikan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan selesai bulan depan. Namun, sebelum Perpres ini resmi diterbitkan, Kementan akan lebih dulu memotong alur birokrasi distribusi pupuk, menghilangkan keharusan adanya Surat Keputusan (SK) dari gubernur maupun bupati.
“Kini, distribusi pupuk langsung dari Mentan ke Pupuk Indonesia dan diteruskan ke Gapoktan, tanpa perlu SK dari kepala daerah. Banyak aturan telah kami pangkas,” ungkap Zulkifli Hasan dalam kesempatan yang sama.
Pupuk Subsidi Ditambah Dua Kali Lipat
Selain menyederhanakan distribusi, Amran juga mengumumkan bahwa volume pupuk subsidi untuk petani akan ditingkatkan dua kali lipat. Tambahan pupuk ini disesuaikan dengan kebutuhan lahan sawah yang terus berkembang.
“Ini merupakan berkah bagi petani Indonesia atas arahan Presiden. Pupuk subsidi akan menjadi lebih mudah diakses mulai awal tahun depan,” tambah Amran.
Rencananya, Perpres ini akan menjadi dasar regulasi baru yang simpel dalam mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Usulan Perpres ini akan segera dikirim untuk diproses dalam waktu sekitar satu bulan, dengan harapan kebijakan ini dapat efektif mulai Januari 2025.
“Semoga proses selesai dalam sebulan, didahului oleh aturan dari Kementerian Pertanian. Dengan begitu, tahun depan masalah distribusi pupuk dapat diatasi,” jelas Zulkifli.
Aturan dan Ketentuan Terbaru
Dalam aturan baru ini, penyaluran pupuk subsidi tidak lagi membutuhkan SK dari kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Setelah Kementan mengeluarkan SK, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penyalur dapat langsung mendistribusikan pupuk kepada Gapoktan. Gapoktan juga akan bertanggung jawab penuh atas keakuratan data penerima bantuan pupuk subsidi.
“Kunci keberhasilan ada di Gapoktan, yang harus memastikan data akurat hingga ke petani. Jadi, jika ada kesalahan data, itu menjadi tanggung jawab Gapoktan,” lanjutnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis bahwa kebijakan baru ini bisa efektif pada Januari 2025, setelah Perpres ditandatangani.
“Kami siap menjalankannya tahun depan setelah Perpres diresmikan,” tegas Amran.
Dengan reformasi ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (Aye/Sg).
Baca Juga : Gaes !!! Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus