SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Inspektorat Daerah menggelar Sarasehan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025. Di Auditorium Kantor Bupati Probolinggo, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.
Sarasehan Hakordia 2025, Probolinggo Perkuat Budaya Antikorupsi
Sarasehan Hakordia 2025 dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris, unsur Forkopimda, Gubernur LIRA Jawa Timur Samsudin, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, serta jajaran kepala OPD dan camat se-Kabupaten Probolinggo.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan tarian bertema antikorupsi yang menggambarkan nilai kejujuran dan integritas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pencanangan Desa Antikorupsi kepada 24 desa di 24 kecamatan sebagai upaya menanamkan budaya antikorupsi hingga ke tingkat desa.
Baca Juga : Hujan Deras Picu Banjir di Desa Muneng Kidul, Probolinggo
Penghargaan Untuk Pembinaan Budaya Antikorupsi
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Probolinggo juga menyerahkan penghargaan kepada 8 perangkat daerah dan 13 kecamatan. Atas konsistensi pembinaan budaya antikorupsi. Selain itu, 4 perangkat daerah dan 5 lembaga pendidikan menerima apresiasi. Di mana telah berperan aktifnya dalam pembangunan zona integritas dan edukasi antikorupsi.
Sarasehan ini turut dirangkai dengan pengukuhan 6 penyuluh antikorupsi. Bersama juga dengan 11 Patriot Integritas Muda sebagai agen perubahan di tengah masyarakat dan generasi muda.
Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan bahwa penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja tim sekaligus tanggung jawab. Untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi menyebut Sarasehan Hakordia 2025 sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Dengan melalui edukasi berkelanjutan dan penguatan pengawasan lebih lanjut. (Duh/Aye)