SUARAGONG.COM – Komisi X DPR RI menyatakan kesiapannya membuka ruang diskusi terkait rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengkaji kembali penerapan ujian nasional (UN).
“Kami selalu terbuka terhadap perubahan, apakah nantinya tetap disebut UN atau dengan nama lain,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10).
Rencana ini bertujuan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi siswa di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD hingga SMA.
Sebagai Alat Ukur Prestasi, Bukan Lagi Momok yang Menakutkan
Dikutip dari ANTARA, Hetifah menegaskan bahwa penerapan UN harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak lagi menjadi beban berat bagi para siswa.
“Dulu, UN seringkali membuat anak-anak jadi stres. Setiap kebijakan pasti punya celah, dan ini yang harus kita perbaiki,” ungkapnya.
Sebagai alat ukur prestasi, UN pernah memicu tekanan yang besar bagi siswa. Karena itu, pemerintah perlu memastikan agar dampak negatif seperti ini dapat dihindari jika UN kembali diterapkan.
Hetifah juga menyoroti pentingnya mencegah praktik kecurangan dalam ujian agar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara objektif.
Baca juga : Dekan FISIP Unair Mencabut Pembekuan BEM Usai Polemik Karangan Bunga Satire
Menuai Pro dan Kontra
Meski memicu pro dan kontra, Hetifah mengakui bahwa UN memiliki sisi positif, terutama dalam memotivasi siswa agar lebih giat belajar.
“Anak-anak perlu diberi dorongan agar semangat belajarnya meningkat. Jadi, ada kesan bahwa tanpa ujian, motivasi belajar menurun,” ujarnya.
Sejak UN dihapus pada 2021 oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Nadiem Makarim, dan digantikan dengan asesmen nasional berbasis kompetensi, penilaian siswa kini berfokus pada asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Namun, di bawah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan kembali mencuat. Termasuk di dalamnya potensi penerapan kembali UN serta peninjauan sistem Kurikulum Merdeka dan PPDB zonasi. (acs)
Baca berita terupdate kami lainnya melalui google news