SUARAGONG.COM – Rencana pemerintah pusat untuk mulai mengoperasikan program Sekolah Garuda pada tahun ini mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Jawa Timur terlebih lagi terkait Dampak Sosial. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu disikapi secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem pendidikan daerah.
Puguh Wiji Pamungkas Soroti Rencana Sekolah Garuda dan Dampak Sosial
Legislator PKS asal Dapil Malang Raya itu menegaskan, Komisi E menaruh perhatian besar terhadap kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan Jatim, dalam merespons kebijakan pendidikan nasional tersebut.
“Kehadiran Sekolah Garuda tentu menjadi tantangan baru bagi sistem pendidikan di Jawa Timur. Yang harus dipastikan adalah bagaimana sekolah-sekolah yang sudah ada serta potensi siswa di Jawa Timur tetap terwadahi secara optimal,” ujar Puguh.
Minta Pendalaman Konsep Sekolah Garuda
Puguh menekankan pentingnya pendalaman materi dan studi komparasi terhadap konsep Sekolah Garuda sebelum diterapkan di daerah. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak boleh dijalankan tanpa pemahaman yang utuh.
“Dinas Pendidikan Jawa Timur perlu segera melakukan pendalaman materi tentang konsep Sekolah Garuda yang dimaksud oleh Pemerintah Pusat. Jangan sampai kita menjalankan kebijakan tanpa memahami secara utuh arah dan tujuannya,” tegasnya.
Ia juga menilai Jawa Timur sebenarnya telah memiliki prototipe pendidikan serupa yang sudah berjalan cukup lama, yakni sekolah-sekolah Taruna yang berafiliasi dengan TNI dan Polri.
“Jawa Timur sebenarnya sudah punya prototipe sejak lama. Kita memiliki sekolah Taruna yang berafiliasi dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, hingga Angkatan Udara atau Dirgantara,” jelasnya.
Baca Juga : SMA Taruna Nusantara Malang Diresmikan Prabowo Subianto
Ingatkan Potensi Kesenjangan Sosial
Sekolah Taruna tersebut, lanjut Puguh, terbukti mampu mencetak generasi muda dengan kapasitas intelektual tinggi, karakter kuat, serta kedisiplinan yang teruji. Karena itu, ia mempertanyakan relevansi Sekolah Garuda, apakah hanya akan mengadopsi sistem serupa atau menghadirkan model pendidikan baru.
Namun, poin paling krusial yang disoroti Puguh adalah potensi lahirnya eksklusivitas yang bisa memperlebar kesenjangan sosial.
“Yang perlu dicatat, jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru memperlebar kesenjangan di tengah masyarakat. Jangan sampai menjadi jurang pemisah. Antara kelompok yang memiliki keterbatasan dengan kelompok yang memiliki kelebihan atau privilese,” tandasnya.
Mengingat program tersebut ditargetkan mulai beroperasi tahun ini, Puguh mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera mengkaji secara menyeluruh. Mulai dari aspek teknis maupun filosofis Sekolah Garuda. Agar kebijakan pusat dapat diselaraskan dengan semangat pemerataan pendidikan di Jawa Timur.
“Ini menjadi hal yang wajib segera dikaji oleh Dinas Pendidikan Jatim, supaya kita tahu persis bentuk Sekolah Garuda itu seperti apa dan bagaimana dampaknya bagi ekosistem pendidikan daerah,” pungkasnya. (Wahyu/Aye/sg)