MALANG, SUARAGONG.COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi (Demo) di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2/2025) siang. Mereka menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak sesuai harapan dan merugikan masyarakat.
Demo di Depan Gedung DPRD Kota Malang: Ajukan 14 Tuntutan
Sejak pagi, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, suporter, dan aliansi masyarakat lainnya telah berkumpul dan menyampaikan orasi dengan lantang. Mereka mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Sayangnya, hanya 7 fraksi DPRD Kota Malang yang hadir. Sehingga massa aksi menolak untuk berkomunikasi sebelum fraksi lengkap. Mereka menuntut diskusi serius terkait tuntutan yang diajukan.
Salah satu poin utama yang ditekankan oleh para demonstran adalah penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Di mana Inpres ini mengancam anggaran pendidikan dan kesehatan. Mereka juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menggeser prioritas dari sektor kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG, menghentikan militerisasi dan represifitas aparat, serta mengusut tuntas pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini, termasuk tragedi Kanjuruhan dan kasus Munir.
Situasi di lokasi sempat memanas ketika massa mulai mendorong pagar dan berusaha menerobos masuk ke dalam gedung DPRD. Namun, kericuhan berhasil diredam dan situasi kembali kondusif.
FT : Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi (Demo) di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2/2025)/sc : Aye
Hujan Tak Menghalangi Aksi Unjuk Rasa
Meski hujan mengguyur, ratusan mahasiswa tetap kompak menyuarakan tuntutan mereka. Beberapa demonstran dan anggota fraksi yang hadir akhirnya turun dan berdiskusi bersama di jalan depan gedung dewan.
Dalam wawancaranya dengan Suaragong.com. Daniel Siagian, salah satu massa aksi, menjelaskan bahwa aksi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga suporter dan aliansi masyarakat lainnya.
“Ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian teman-teman. Terutama di 100 hari Prabowo-Gibran terkait MBG, kemudian potongan beberapa anggaran yang berdampak pada PHK massal dan juga tunjangan kinerja,” ujarnya.
Tuntutan lainnya termasuk penolakan revisi UU Minerba yang memberikan izin bagi pihak kampus untuk mengolah tambang. Terdapat juga tuntutan UU perampasan aset, serta penghentian liberalisasi agraria.
“Memang lebih menyoroti kondisi negara hari ini baik dari kebijakan dan peraturan perundang-undangannya,” kata Daniel.
Hingga pukul 16.50 WIB, situasi di depan gedung dewan sudah kembali damai. Massa aksi masih menunggu jawaban dari pemerintah terkait tuntutan mereka dan berjanji akan terus menyuarakan aspirasi mereka hingga semua tuntutan dapat direalisasikan. (Aye)
Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News