SUARAGONG.COM – Program MBG Probolinggo Disorot DPR setelah muncul berbagai laporan soal kualitas makanan dan pelayanan di lapangan. Kisruh realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut bikin Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Dini Rahmania, ikut angkat suara dan mendesak pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat.
Fokusnya ada pada program MBG Probolinggo disorot DPR, khususnya soal kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jadi penyedia menu makanan. Dini mengaku sudah menerima banyak laporan dari masyarakat. Mulai dari mutu makanan yang dinilai kurang maksimal sampai isi menu yang dianggap belum sesuai standar gizi yang dijanjikan. Menurutnya, ini bukan perkara sepele.
Program MBG Probolinggo Disorot DPR Jangan Sampai Melenceng dari Tujuan
Buat yang belum tahu, Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Target besarnya jelas nyiapin generasi Indonesia Emas 2045 dengan asupan gizi yang cukup dan merata. Tapi di lapangan? Masih ada PR.
Dini bilang, program sebesar ini nggak boleh tercoreng cuma karena pelaksanaan yang kurang profesional. Apalagi yang menerima manfaat itu anak-anak.
“Ini program strategis nasional. Jangan sampai implementasinya justru bikin masyarakat kecewa,” tegasnya saat Safari Ramadhan DPD Nasdem di Ponpes Hati Kraksaan, Sabtu (28/2/2026).
Kalau ngomongin gizi anak, ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini investasi jangka panjang. Jadi memang harus detail, serius, dan konsisten dari pusat sampai daerah.
Baca juga: Gerakan Sekolah Mengaji Probolinggo 2026 Bukan Sekadar Program Ramadan
Sorotan Mutu Makanan di Balik Program MBG Probolinggo Disorot DPR
Laporan yang masuk ke Dini menyebut ada persoalan pada kualitas makanan dan variasi menu dari SPPG. Padahal esensi program ini adalah memastikan anak-anak dapat asupan yang benar-benar bergizi. Bukan cuma kenyang. Tapi sehat.
Menurut Dini, kualitas gizi nggak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun. Anak-anak sebagai penerima manfaat utama harus dapat standar terbaik, bukan sekadar formalitas distribusi paket.
Ia juga menegaskan, keberhasilan program ini bukan cuma dihitung dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Tapi seberapa layak kandungan gizinya. Kalau pengawasannya longgar, tujuan besarnya bisa meleset jauh.
Baca juga: Ketan Kratok dan Bi Probolinggo Masuk Daftar WBTB Nasional
Desakan Evaluasi Total
Karena itu, Dini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Probolinggo. Biar nggak ada lagi cerita pelayanan asal jalan. Menurutnya, evaluasi ini penting supaya SPPG benar-benar kerja sesuai standar, bukan cuma sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
Ia bahkan berencana membawa persoalan ini ke tingkat pusat untuk dibahas dalam rapat bersama kementerian terkait. Artinya, isu ini nggak akan berhenti di level daerah saja. Langkah ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR tetap jalan. Apalagi menyangkut program nasional yang menyasar anak-anak.
Baca juga: Banjir di Probolinggo Khofifah Gercep Turun
Kenapa Ini Penting Banget?
Kalau dipikir-pikir, program makan gratis bukan cuma soal bantuan sosial biasa. Ini soal masa depan. Soal kualitas sumber daya manusia Indonesia 10–20 tahun ke depan.
SPPG sebagai penyedia menu punya tanggung jawab besar. Profesionalisme mereka jadi kunci. Karena kalau kualitasnya turun, dampaknya bukan cuma hari ini, tapi bisa panjang ke depan.
Dini juga mengingatkan bahwa pengawasan nggak boleh cuma reaktif setelah ada masalah. Harus preventif. Sistem pengendalian mutu perlu diperkuat supaya kasus serupa nggak terulang.
Baca juga: Pasca Banjir DPUPR Probolinggo Bersihkan Sampah Sungai di Desa Gebangan
Harapan ke Depan
Kisruh ini sebenarnya jadi alarm pengingat. Program strategis nasional memang butuh pengawalan serius, dari pusat sampai daerah. Kolaborasi pemerintah, pengawas, dan masyarakat penting banget.
Dengan adanya sorotan ini, harapannya tata kelola MBG bisa makin rapi. Standar pelayanan diperjelas. Pengawasan diperketat. Dan yang paling penting anak-anak benar-benar dapat manfaat sesuai tujuan awal.
Karena ujungnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra program. Tapi kualitas generasi masa depan Indonesia. (duh/dny)