SUARAGONG.COM – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi virtual dengan para pemimpin daerah pada Senin (17/2) kemarin. Pada pertemuan tersebut membahas skema pengaturan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025. Termasuk berbagai pengaturan pergerakan masyarakat dan angkutan barang.
Skema Angkutan Lebaran 2025
Menhub Dudy menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, namun kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) tetap krusial agar pergerakan masyarakat selama Lebaran bisa berjalan lancar.
“Kami perlu berkolaborasi dengan Pemda dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat bisa lebih tertata dan minim hambatan,” ujar Dudy di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Skema yang Diajukan: WFA, Ganjil Genap, hingga Diskon Tol
Sejumlah kebijakan yang diusulkan selama periode Angleb 2025 meliputi:
- Work From Anywhere (WFA) – Pemerintah diimbau menerapkan WFA mulai 24 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan sebelum Lebaran. Ini berkaitan dengan momen Hari Raya Nyepi (29 Maret 2025) yang berdekatan dengan Idul Fitri (31 Maret – 1 April 2025).
- Rekayasa Lalu Lintas – Termasuk sistem ganjil genap, pembatasan angkutan barang, serta pengalihan fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.
- Angkutan Mudik Gratis – Penyediaan moda transportasi gratis untuk pemudik serta pengaturan feeder (transportasi lanjutan) dari titik kedatangan ke daerah tujuan.
- Diskon Tarif Tol – Pemerintah mempertimbangkan potongan harga tarif jalan tol untuk mengurai kepadatan kendaraan pribadi.
- Pembatasan Sepeda Motor dan Angkutan Penyeberangan – Upaya ini dilakukan demi meningkatkan keselamatan pemudik.
“Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah, terutama dalam penyediaan rest area, monitoring daerah rawan kecelakaan dan kemacetan, serta kesiapan angkutan lanjutan,” tambah Dudy.
Mendagri Minta Daerah Siapkan Transportasi Umum
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi antara Pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk mengelola transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara.
“Kami juga mengingatkan daerah yang memiliki bandara perintis untuk memastikan kesiapan operasionalnya,” ujar Tito.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ pada 17 Februari 2025.
Baca Juga : Dishub Lumajang Gelar Inspeksi Angkutan Umum Jelang Arus Mudik Idulfitri 2025
“Beberapa kebijakan teknis bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah karena mobilitas masyarakat berbeda-beda,” tambahnya.
Dalam rapat ini, turut hadir sejumlah pejabat tinggi, di antaranya:
- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Ribka Haluk
- Plt. Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani
- Plt. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa
- Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan
Rapat ini merupakan langkah awal dalam memastikan arus mudik Lebaran 2025 berjalan lancar, aman, dan nyaman untuk masyarakat. (aye)
Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News