Suaragong.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Wacana ini mencuat dalam konteks upaya negosiasi Indonesia terhadap kebijakan tarif impor dari Presiden AS, Donald Trump.
Menteri PU Respons Rencana Relaksasi Aturan TKDN oleh Presiden Prabowo
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembahasan mengenai relaksasi TKDN masih berlangsung bersama Ditjen Bina Konstruksi dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Hingga saat ini, belum ada arahan resmi dari Presiden terkait implementasi teknis wacana tersebut.
“Itu masih didiskusikan. Arahan Presiden soal relaksasi TKDN masih kami kaji bersama. Belum ada petunjuk khusus,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Dody juga menilai wacana ini belum tentu berdampak pada peningkatan biaya investasi infrastruktur.
Ia meyakini arahan Presiden Prabowo justru ditujukan agar investasi tetap efisien.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa aturan TKDN perlu dibuat lebih fleksibel agar industri nasional tetap kompetitif.
Ia menekankan pentingnya realisme dalam kebijakan nasionalisme, termasuk dari aspek pendidikan dan insentif untuk pelaku usaha.
Diskusi lintas kementerian diharapkan segera menghasilkan kebijakan terbaik yang seimbang antara nasionalisme dan daya saing industri.
Baca Juga : Presiden Prabowo Minta Aturan TKDN Dikaji Ulang Agar Lebih Kompetitif
Jangan Lupa ikuti terus Informasi, Berita artikel paling Update dan Trending Di Media Suaragong !!!. Jangan lupa untuk ikuti Akun Sosial Media Suaragong agar tidak ketinggalan di : Instagram, Facebook, dan X (Twitter). (Fz).
Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News