SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (27/1/2026).
FKP Ranwal RKPD 2027, Pemkab Probolinggo Perkuat Arah Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto, Plt Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, Wakil Ketua TP PKK Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Ketua Dharma Wanita Persatuan Rita Erik Ugas Irwanto, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Forum Partisipatif Libatkan Berbagai Elemen
FKP Ranwal RKPD 2027 juga diikuti kepala perangkat daerah dan camat, pimpinan instansi vertikal, Forum CSR, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan keagamaan, akademisi, mahasiswa, Forum Disabilitas hingga Forum Anak.
Pelibatan multi pihak ini bertujuan menjaring aspirasi seluas-luasnya agar kebijakan pembangunan semakin responsif dan inklusif.
Sebagai bentuk komitmen bersama, forum ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil FKP oleh Asisten Administrasi Umum Sekda, Kepala Bapelitbangda Juwono Prasetijo Utomo, Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP, perwakilan Dekranasda dan GOW, perguruan tinggi, Kwartir Cabang Pramuka, PPNI, MUI, serta Gerkatin.
Capaian Makro Jadi Dasar Perumusan RKPD 2027
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah sebagai dasar penentuan isu strategis RKPD 2027.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo meningkat signifikan dari 62,82 pada 2021 menjadi 81,59 pada 2024.
“Lonjakan ini menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan efektivitas digitalisasi layanan publik, meski konsistensi reformasi masih perlu diperkuat,” jelasnya.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat dari 3,35 persen pada 2021 menjadi 4,82 persen pada 2024. Namun perlambatan di periode terakhir menunjukkan manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya merata.
Penurunan Kemiskinan dan Tantangan Pembangunan Manusia
Tingkat kemiskinan Kabupaten Probolinggo turun dari 18,91 persen pada 2021 menjadi 16,31 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,94 menjadi 71,65 di periode yang sama.
Usia Harapan Hidup naik dari 73,32 tahun menjadi 74,10 tahun, sementara harapan lama sekolah meningkat dari 12,36 menjadi 12,80 tahun. Rata-rata lama sekolah naik dari 6,12 menjadi 6,43 tahun.
Pengeluaran riil per kapita juga mengalami peningkatan, namun rasio gini kembali naik menjadi 0,34 pada 2024, menandakan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah.
Tema dan Prioritas Pembangunan 2027
Berdasarkan capaian tersebut, Pemkab Probolinggo menetapkan tema RKPD 2027:
“Percepatan Penguatan Pondasi Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Disertai Penguatan Pondasi Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan.”
Enam prioritas pembangunan pun dirumuskan, meliputi:
- peningkatan akses layanan dasar berkualitas,
- penguatan ketahanan daerah dan pemberdayaan kelompok rentan,
- ketahanan pangan dan ekonomi sektor basis,
- peningkatan kualitas SDM,
- penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital,
- serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan jaringan telekomunikasi.
Forum Jadi Ruang Demokrasi Pembangunan
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menegaskan FKP merupakan ruang demokrasi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Forum ini momentum mendengar suara rakyat dan merumuskannya menjadi prioritas RKPD 2027,” tegasnya.
Menurut Anang, tahun 2027 menjadi fase penting percepatan target RPJMD, sehingga perencanaan harus tajam dan berdampak nyata.
“Jangan sampai anggaran dari uang rakyat tidak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi, partisipatif, dan akuntabel dalam seluruh tahapan pembangunan.
“Forum ini jembatan menuju Kabupaten Probolinggo yang SAE. Mari bekerja keras, cerdas, dan ikhlas demi masa depan daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (Duh/Aye/sg)