Musrenbang 2025: Bupati Trenggalek Tegaskan Visi Adil dan Makmur

SUARAGONG.COM – Bupati Trenggalek Muchamad Nur Arifin, tanggapi pernyataan Ketua DPRD Trenggalek terkait pemilihan diksi adil dan makmur dalam visi pembangunan daerah saat kampanye waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menegaskan bahwa pemilihan diksi tersebut dilakukan dengan pertimbangan situasi politik yang sensitif menjelang Pilkada.

“Sebenarnya kita sudah punya dokumen perencanaan sejak awal, dengan arah pembangunan menuju sustainable city and communities di tahun 2030. Namun, saat masuk masa politik, saya merasa diksi itu berisiko disalahartikan, misalnya ‘berkelanjutan’ diasosiasikan dengan ‘melanjutkan siapa’,” jelas Mas Ipin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang digelar di Bumi Perkemahan Umbulan Karang, Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Selasa (13/05/2025).

Bupati Trenggalek Tegaskan Visi Adil dan Makmur

Mas Ipin sapaan akrabnya menekankan bahwa visi pembangunan harus inklusif dan mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Ia menyatakan bahwa meski menggunakan istilah yang lebih umum seperti adil dan makmur, arah kebijakan pembangunan tetap berpijak pada komitmen global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Jangan sampai kita mengabaikan fakta bahwa kita masih terikat pada komitmen global. Tahun 2030 adalah masa akhir SDGs, dan sustainable city and communities itu adalah tujuan ke-11 yang merangkum seluruh kegiatan kita,” imbuhnya.

Baca Juga : Bank Jatim Gandeng Pemkab Trenggalek Launching Zona KHAS Pasar Pon

Tetap Berpijak pada Komitmen Global SDGs

Lebih lanjut ia juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap SDGs dalam dokumen perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat. Ia bahkan berani bertaruh, bahwa tanpa penguatan visi global ini, pada tahun 2028–2029 Indonesia akan kelabakan menjawab tuntutan dunia dalam forum-forum internasional.

“Taruhan potong leher saya, pusat dan provinsi sekarang tidak mencantumkan ini secara eksplisit. Nanti saat pertemuan tingkat tinggi di menteng, PBB tinggal menanyakan komitmen negara-negara. Indikasinya sudah kelihatan dari sekarang,” tegas Bupati Arifin.

Suami Novita Hardiny ini juga menyinggung bagaimana Indonesia ingin menuju status negara berpendapatan menengah ke atas, yang berdampak pada penyesuaian indikator sosial seperti standar garis kemiskinan, yang kini naik menjadi 6,34 dolar per hari.

“Ini bagian dari evaluasi dunia terhadap negara-negara yang menyatakan komitmen pada SDGs. Kita harus siap menjawab kontribusi Trenggalek, bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk Indonesia dan dunia,” tuturnya.

Meski Trenggalek sering dianggap kurang strategis di mata nasional maupun global.  Bupati menegaskan pentingnya daerah ini tetap menjadi bagian dari arus besar pembangunan dunia. Dan itu harus menjadi pegangan strategis hingga 2030 mendatang.

Baca Juga : Oknum Polisi di Trenggalek Dikeluarkan Karena Disorientasi Seksual

Dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Bupati Trenggalek mengajak semua pihak untuk kembali menengok dokumen perencanaan jangka panjang yang telah dibuat. Meskipun kini diksi yang digunakan adalah adil dan makmur, Mas Ipin memastikan substansinya tetap sejalan dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan.

“Itu adalah turunan langsung dari cita-cita kita membangun Trenggalek yang sustainable,” pungkas Ketua DPC PDI-P Trenggalek ini. (mil/aye)