SUARAGONG.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diamankan dalam operasi senyap yang digelar pada Jumat (10/4/2026) malam di wilayah Jawa Timur.
OTT Bupati Tulungagung
Tak sendiri, KPK juga mengamankan total 16 orang dalam operasi tersebut. Informasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” ujar Budi, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Ia menambahkan, hingga saat ini tim KPK masih bekerja di lapangan untuk mendalami kasus tersebut. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara berkala.
Hal senada juga disampaikan oleh pihak KPK lainnya yang membenarkan adanya OTT di Tulungagung. Termasuk penangkapan kepala daerah setempat.
Waktu Maksimal 1×24 jam
Seperti prosedur yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Aturan ini mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur batas waktu penahanan awal dalam proses hukum.
OTT ini kembali menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, KPK juga telah mengamankan sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Di antaranya Bupati Cilacap periode 2025–2030, Syamsul Auliya Rachman, serta Bupati Rejang Lebong periode 2025–2030, Muhammad Fikri Thobari.
Praktik Korupsi Tingkat Daerah yang Kian Naik
Rangkaian OTT ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di level daerah masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. KPK pun terus menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapapun yang terlibat, tanpa pandang jabatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait dugaan kasus yang menjerat Bupati Tulungagung dan pihak lainnya. Publik pun kini menunggu hasil pemeriksaan KPK dalam waktu dekat.
Perkembangan kasus ini dipastikan akan menjadi sorotan, mengingat kembali mencuatnya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia. (Aye/sg)