SURABAYA, SUARAGONG.COM – Di tahun 2025, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kewenangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke masing-masing kabupaten/kota. Keputusan ini mengikuti berlakunya UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Keputusan tersebut membawa dampak signifikan, terutama bagi provinsi Jawa Timur yang diprediksi mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 4 triliun. Ini jelas bikin kepala pusing, karena pengelolaan pajak daerah yang sebelumnya ada di tangan provinsi kini diambil alih kabupaten dan kota.
Penurunan PAD yang Mencolok
Dengan berlakunya UU HKPD, kabupaten/kota bakal lebih banyak mengambil alih wewenang dalam mengelola pajak kendaraan dan balik nama kendaraan. Akibatnya, provinsi Jawa Timur diprediksi bakal mengalami penurunan PAD yang cukup besar, sekitar Rp 4 triliun. Pasti ini bikin para pejabat daerah gerogi, apalagi pendapatan daerah dari pajak kendaraan sebelumnya cukup signifikan. Makanya, banyak pihak yang mulai menyarankan langkah-langkah konkret untuk mengganti potensi pendapatan yang hilang ini.
Baca juga: 5 Kota di Jawa Timur dengan UMR Tertinggi Tahun 2025
Optimalkan BUMD Agar PAD Meningkat
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Blegur Prijanggono SH, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur untuk memaksimalkan peran mereka dalam mendongkrak PAD dan pajak kendaraan. Ia menekankan pentingnya evaluasi total terhadap BUMD, terutama yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam menghasilkan pendapatan. Menurutnya, BUMD seharusnya lebih fokus dalam mencari profit, bukan malah terjebak dalam kerugian yang nggak ada ujungnya. Kalau memang merugi, langsung aja dievaluasi.
“Akad di BUMD seharusnya berfokus pada pencarian profit sebagai sumber PAD dan kerugian yang dialami harus segera dievaluasi” kata Blegur.
Baca juga: Pemkab Probolinggo Imbau ASN Bela dan Beli Produk UMKM
Evaluasi dan Tindakan Drastis untuk BUMD Rugi
Blegur juga nggak main-main soal BUMD yang merugi. Kalau ternyata kerugiannya besar banget, ia nggak ragu untuk mempertimbangkan langkah-langkah drastis, termasuk kemungkinan menutup BUMD yang udah nggak bisa diperbaiki. Tapi, kalau kerugiannya karena masalah manajemen, ia bilang solusinya adalah memperbaiki sistem dan mungkin pergantian manajer. Jadi, intinya sih harus ada perbaikan dalam hal pengelolaan, biar nggak terus-terusan rugi.
Baca juga: Polres Batu Gelar Patroli, Pastikan Keamanan Pelantikan Wali Kota
Perbaikan Manajemen di PDAB Jatim
Salah satu BUMD yang disorot oleh Blegur adalah Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur. Ia menilai, manajemen PDAB perlu meningkatkan semangat untuk mencari profit dan memutar modal dari Pemprov Jatim supaya bisa menghasilkan PAD yang lebih besar. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa masalah manajemen adalah prioritas utama yang harus dibereskan.
“Kalau ada tambahan anggaran, progresnya harus bagus dulu” tambah Blegur.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa masalah manajemen merupakan prioritas utama.
“Jika masalahnya ada pada manajemen maka soal modal menjadi tidak signifikan” tambahnya.
Baca juga: Khofifah Tegaskan Komitmen Sinergi Pembangunan di Retreat Kepala Daerah
Kinerja BUMD yang Kurang Optimal Jadi Sorotan
Blegur juga mengungkapkan kalau banyak fraksi di DPRD yang mulai menyoroti kinerja BUMD yang selama ini belum maksimal. Oleh karena itu, ia mendesak agar Pemprov Jatim segera melakukan kajian ulang terhadap BUMD yang kinerjanya kurang optimal. Untuk itu, Komisi C akan mengundang BUMD yang kinerjanya kurang oke buat memberikan catatan dan referensi.
“Komisi C akan mengundang BUMD yang kinerjanya kurang optimal, memberikan catatan dan referensi. Saat ini kita sudah kehilangan pendapatan daerah, jadi perlu mencari solusi dari sisi lain.” tegas Blegur.
Efisiensi BUMD Jadi Solusi dari Menteri Dalam Negeri
Selain itu, Blegur juga menyoroti arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya efisiensi BUMD. Menurutnya, BUMD yang nggak maksimal kinerjanya harus diefisienkan supaya biaya operasional bisa lebih ringan dan keuntungan bisa lebih maksimal. Blegur sendiri dan timnya udah mendatangi semua BUMD untuk memastikan program kerja mereka bisa meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.
“BUMD yang kinerjanya kurang optimal harus diefisienkan agar biaya operasional dapat lebih dipermudah dan dimaksimalkan” katanya.
“Kami sudah mendatangi semua BUMD untuk memastikan program kerja mereka mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah” sambungnya.
Menanggapi Penurunan Pajak Daerah
Blegur nggak ketinggalan untuk menanggapi soal pengurangan pajak daerah yang kini dialihkan ke kabupaten/kota akibat UU HKPD. Menurutnya, meskipun pajak daerah berkurang, BUMD harus bisa lebih maksimal dalam meningkatkan kinerjanya agar target pendapatan daerah tetap tercapai.
“Pajak daerah yang berkurang harus diimbangi dengan kinerja maksimal BUMD agar target pendapatan daerah tetap tercapai,” katanya.
Properti Sektor yang Bisa Jadi Andalan
Blegur pun nggak lupa nyorot sektor properti yang dia anggap punya peluang besar untuk meningkatkan PAD. Properti itu memang potensial, karena semua orang butuh tempat tinggal, kantor, atau gudang.
“Properti itu potensial, karena semua orang butuh tempat tinggal, kantor, atau gudang,” kata Blegur.
Nah, sektor ini bisa jadi salah satu sumber pendapatan yang bisa diandalkan oleh BUMD untuk menutup kekurangan dari sektor pajak.
Inovasi BUMD untuk Meningkatkan Produktivitas
Blegur juga mendorong BUMD untuk berinovasi dengan strategi baru supaya bisa bersaing dan meningkatkan produktivitas.
“Mereka harus menjual, membangun dan menawarkan produk lebih agresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya” ujarnya.
Jadi, diharapkan BUMD nggak hanya bertahan, tapi bisa berkembang dengan lebih pesat. DPRD Provinsi Jatim sendiri bakal terus memantau kinerja BUMD dan memberi arahan supaya kontribusinya bisa lebih optimal.
Dengan langkah-langkah tersebut, semoga Jawa Timur bisa menghadapi tantangan besar ini dengan lebih siap dan tetap bisa menjaga kestabilan pendapatan daerah. (wahyu/dny)
Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suara gong di Google News