SUARAGONG.COM – Jagat X lagi panas. Bukan soal update game terbaru, tapi soal pajak. Pendiri sekaligus CEO Toge Productions, Kris Antoni, mengaku perusahaannya mendapat koreksi pajak yang dinilainya janggal. Bahkan, ia terang-terangan menyebut tengah mempertimbangkan memindahkan studio gim indie kebanggaan Indonesia itu ke luar negeri.
Polemik Pajak Industri Gim Jadi Ancaman Developer Lokal? Bos Toge Ngaku ‘Ditodong’ Pajak
“Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yg dibuat-buat membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain,” tulisnya lewat akun X @kerissakti, Rabu (25/2/2026).
Pernyataan itu langsung jadi bola panas.
Masalahnya di Mana?
Kris menyoroti koreksi pajak terkait biaya gaji karyawan selama masa pengembangan (development) gim. Ia menyebut ada dalih bahwa biaya tersebut wajib diamortisasi.
Dalam praktik akuntansi, amortisasi adalah pengalokasian biaya aset tak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya. Isu muncul ketika biaya development dinilai masuk kategori yang harus dikapitalisasi dan diamortisasi — bukan langsung dibebankan sebagai biaya operasional.
Menurut Kris, jika studio tidak pernah mengajukan atau memenuhi syarat kapitalisasi biaya development, maka klaim kewajiban amortisasi dianggap tidak relevan.
Ia bahkan mengimbau studio gim lain untuk kritis jika mengalami koreksi serupa.
Setelah 17 tahun membangun industri gim lokal, ia mengaku kecewa dan merasa harapannya memajukan ekosistem dalam negeri mulai pupus.
Agate: Itu Standar Internasional
Respons datang dari Co-Founder sekaligus CEO Agate, Shieny Aprilia.
Lewat akun X pribadinya, ia menegaskan bahwa aturan yang dipersoalkan bukan aturan “dibuat-buat”. Ia merujuk pada PSAK 19 yang mengadopsi standar internasional IAS 38 tentang aset tak berwujud.
“Standar internasional, bukan ‘aturan yang dibuat-buat’ seperti yang lu tweet,” tulisnya.
Shieny menyebut pemerintah justru sedang mendorong industri lokal agar sejajar dengan praktik global. Menurutnya, tanggung jawab pelaku industri yang sudah mature adalah memenuhi standar tersebut demi kredibilitas jangka panjang.
Ia bahkan menyayangkan respons Kris yang dinilai berpotensi memberi contoh kurang baik bagi ekosistem.
Di titik ini, polemiknya bukan lagi sekadar pajak. Tapi soal cara pandang terhadap regulasi dan masa depan industri.
Baca Juga : Main Video Game Terlalu Lama Diam-Diam Ganggu Kesehatan
DJP: Tak Bisa Bahas Kasus Spesifik
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan memahami perhatian publik, khususnya pelaku industri gim dan ekonomi kreatif.
Namun mereka menegaskan tak bisa mengomentari kasus wajib pajak tertentu karena terikat undang-undang kerahasiaan perpajakan.
Secara umum, DJP menjelaskan bahwa perlakuan pajak atas suatu biaya ditentukan berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya. Tujuannya untuk memastikan perhitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum.
DJP juga menyebut setiap pemeriksaan dilakukan secara profesional dan objektif, serta memberi ruang dialog dan klarifikasi.
“Kami menghargai peran penting industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia,” tulis DJP melalui akun resmi @DitjenPajakRI.
Industri Kreatif di Persimpangan
Kasus ini membuka diskusi yang lebih luas:
Apakah regulasi pajak kita sudah cukup adaptif terhadap model bisnis industri kreatif digital?
Gim bukan pabrik dengan mesin fisik. Nilainya ada pada ide, kreativitas, dan proses panjang development yang tidak selalu mudah diklasifikasikan secara akuntansi konvensional.
Di sisi lain, standar internasional memang menuntut tata kelola yang lebih rapi dan transparan.
Di antara dua kutub ini, pelaku industri berada di tengah: ingin berkembang global, tapi juga berharap ekosistem domestik ramah dan suportif.
Antara Idealime & Kepastian Hukum
Pernyataan Kris soal potensi relokasi tentu memantik kekhawatiran. Jika studio-studio kreatif memilih pindah, dampaknya bukan hanya pada pajak — tapi talenta, lapangan kerja, hingga positioning Indonesia di kancah gim global.
Namun di sisi lain, konsistensi regulasi juga menjadi fondasi kepercayaan jangka panjang.
Pertanyaannya sekarang: Bisakah dialog menemukan titik temu?
Karena pada akhirnya, industri gim Indonesia terlalu berharga untuk sekadar jadi trending topic sesaat. (Aye/sg)