Pemkab Upayakan Nelayan Tercover BPJS Ketenagakerjaan 2026

Pemkab Situbondo juga berupaya agar para nelayan dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan melalui anggaran DBHCHT Tahun 2026.

Share

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Situbondo terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Selain buruh tani tembakau dan pekerja rentan, Pemkab Situbondo juga berupaya agar para nelayan dapat tercover BPJS Ketenagakerjaan melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Situbondo Hj. Ulfiyah saat penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris secara simbolis di Pendopo Rakyat Situbondo, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Situbondo dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo.

Kepala Disnaker Situbondo, Muhammad Kholil, menjelaskan total penerima manfaat program ini mencapai 4.110 orang yang tersebar di 15 kecamatan dan 85 desa. Rinciannya, 2.755 pekerja dari wilayah barat, 681 pekerja wilayah timur, dan 674 pekerja wilayah tengah.

“Seluruh peserta tidak dikenakan iuran. Biaya kepesertaan sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah melalui DBHCHT dengan alokasi sekitar Rp69 juta,” jelas Kholil.

Ia menambahkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sehingga buruh tani tembakau dan pekerja rentan dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang.

Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Hj. Ulfiyah atau Mbak Ulfi menyebut pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan season kedua untuk buruh tani tembakau di Situbondo.

“Yang terbanyak memang di wilayah barat. Program ini untuk meng-cover mereka apabila terjadi risiko kecelakaan kerja,” ujarnya.

Ia mengakui nominal anggaran DBHCHT yang digunakan tidak besar, namun menjadi bukti komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan buruh tani tembakau. Ke depan, Pemkab Situbondo juga berikhtiar agar sekitar 9.000 nelayan di Situbondo dapat memperoleh perlindungan serupa.

“Di tengah efisiensi anggaran, kami tetap berupaya agar nelayan juga bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan demi kesejahteraan masyarakat Situbondo,” pungkasnya. (mam/aye/sg)