SURABAYA, SUARAGONG.COM – Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata bikin deg-degan banyak pihak di Jawa Timur. Soalnya, pemotongan dana TKD sebesar Rp 2,1 triliun ini berdampak langsung ke beberapa program unggulan Pemprov Jatim, termasuk Bus Transjatim transportasi publik andalan masyarakat yang murah, nyaman, dan aman.
Anggota DPRD Jawa Timur Nurul Huda mengaku khawatir pemangkasan ini bakal bikin sejumlah program yang udah berjalan jadi tersendat.
“Adanya pemotongan TKD sekitar Rp 2,1 sampai 2,3 triliun itu sangat berdampak terhadap anggaran di setiap OPD, terutama Bus Transjatim yang jadi idaman warga,” ujarnya.
Transjatim Murah, Nyaman, dan Dibutuhkan Warga
Buat warga Jawa Timur, Bus Transjatim bukan sekadar kendaraan umum. Dengan tiket yang super terjangkau, rute antarkabupaten, dan fasilitas yang nyaman, Transjatim udah jadi pilihan banyak orang buat aktivitas harian.
Sekarang udah ada 7 koridor aktif, dan rencananya bakal ditambah lagi buat wilayah Malang Raya. Tapi gara-gara pemotongan TKD program Transjatim proyek perluasan itu jadi agak terguncang.
Nurul Huda yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim minta pemerintah tetap komit buat ngejalanin program ini.
“Harapan kami, pemerintah bisa cari solusi biar operasional Transjatim tetap jalan tanpa harus berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Pesta Sesama Jenis Langgar Norma dan Hukum
Dinas Perhubungan Kehilangan Setengah Anggaran
Efek domino dari pemotongan TKD juga dirasain langsung sama Dinas Perhubungan Jatim. Dari total anggaran Rp 900 miliar buat Transjatim, sekarang tinggal Rp 400 miliar aja alias kepotong hampir setengahnya!
Untungnya, Pemprov Jatim janji bakal cover kekurangan dananya, supaya program tetap lanjut.
“Alhamdulillah, pemprov sudah menjanjikan akan menutup dana tersebut. Jadi Bus Transjatim masih bisa beroperasi,” jelas Nurul Huda lega.
Baca juga: Fuad Benardi Soroti Transparansi BUMD Jawa Timur
Legislatif & Eksekutif Kompak Cari Solusi
Senada dengan Nurul Huda, anggota DPRD dari Fraksi PKS Harisandi Savari juga bilang kalau Transjatim ini salah satu program unggulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang udah terbukti manfaatnya buat masyarakat. Menurutnya, kalau nggak segera diselamatkan, operasional Transjatim bisa aja berhenti di bulan Juni atau Juli 2026 mendatang.
“Makanya, eksekutif dan legislatif udah duduk bareng buat cari solusi. Alhamdulillah, akhirnya disepakati Transjatim tetap lanjut dan bahkan bakal dikembangkan ke seluruh 38 kabupaten/kota di Jatim,” ungkap Harisandi.
Baca juga: Pemkot Surabaya Genjot Normalisasi Saluran Hadapi Musim Hujan
Transjatim dan Dampak Sosial di Lapangan
Sebelum Bus Transjatim resmi jalan, sempat ada protes dari beberapa kelompok transportasi lokal yang khawatir bakal kehilangan penumpang. Tapi Harisandi yakin pemerintah udah ngajakin dialog dan bikin kajian mendalam biar nggak ada pihak yang dirugikan.
“Justru dengan adanya Bus Transjatim, kebutuhan transportasi warga jadi lebih terpenuhi. Pemerintah juga udah pastikan keberadaan Transjatim nggak bakal mematikan penghasilan masyarakat lokal,” pungkasnya.
Baca juga: Fast Track Chest Pain, Inovasi Pemkot Surabaya untuk Pasien Jantung Koroner
Harapan untuk Keberlanjutan Transportasi Publik Jatim
Biar bagaimanapun, Transjatim udah terbukti jadi solusi mobilitas yang efisien dan ramah lingkungan. DPRD berharap Pemprov Jatim bisa terus cari cara kreatif buat menjaga keberlangsungan program transportasi publik unggulan ini, meski tekanan anggaran dari pusat cukup berat.
Karena di ujungnya, masyarakatlah yang paling ngerasain dampaknya apakah transportasi publik di Jatim bakal makin maju, atau malah tersendat karena kebijakan fiskal yang nggak berpihak. (wahyu/dny)