SUARAGONG.COM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang menyampaikan aspirasi terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dalam sebuah audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Malang.
PHRI Keluhkan Dampak dari Efisiensi: DPRD Kota Malang Minta Pemkot Intervensi
Dalam pertemuan tersebut, PHRI menyoroti penurunan okupansi hotel di Kota Malang sebagai dampak langsung dari pembatasan anggaran belanja pemerintah pusat. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengungkapkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran tersebut.
“Efisiensi ini memang berdampak, namun bisa diatasi melalui optimalisasi sektor swasta. Pemerintah perlu mendukung sektor pariwisata dengan anggaran promosi. Jika kunjungan wisata meningkat, otomatis okupansi hotel juga naik,” kata Bayu usai audiensi, Senin (15/4/2025).
Baca Juga : Demo Tolak Efisiensi, Gerindra Malang Pastikan Pelayanan Publik Tak Terdampak
Permasalahan Proses Perizinan Hotel yang Rumit
Selain penurunan pendapatan, PHRI juga mengeluhkan soal proses perizinan hotel yang dianggap masih rumit dan tidak mendukung kelangsungan operasional usaha. Isu perpajakan dan retribusi daerah turut menjadi sorotan karena dianggap belum berpihak pada pelaku usaha.
“Selama ini sektor perhotelan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, regulasi perizinan dan pajak masih menjadi kendala utama. Padahal, di 2025 target PAD dari sektor ini mencapai Rp 219 miliar,” ujarnya.
Bayu juga merekomendasikan pembentukan Tim Desk Perizinan khusus untuk sektor perhotelan dan restoran. Tim ini nantinya akan menyederhanakan proses perizinan sekaligus memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha agar tidak terbebani birokrasi yang berbelit.
Baca Juga : Buku Perpustakaan Kota Malang Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pentingnya Promosi Pariwisata
Di sisi lain, Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, menegaskan pentingnya promosi pariwisata sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah daerah. Menurutnya, badan promosi pariwisata belum berfungsi secara maksimal.
“Komunitas pariwisata seperti Pokdarwis dan lainnya sudah merancang berbagai program, namun program itu perlu dipertajam agar benar-benar berfungsi sebagai media promosi Kota Malang,” ujar Agoes.
Dengan kondisi yang ada, baik DPRD maupun PHRI sepakat bahwa intervensi dari Pemerintah Kota Malang sangat dibutuhkan demi menjaga keberlangsungan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah.
(fat)