SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat langkah strategis dalam percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pertemuan Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester II Tahun 2025 yang digelar di Base Camp Ridho Outbond, Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Selasa (25/11/2025).
Pemkab Probolinggo Perkuat Strategi Terintegrasi Tekan Stunting Lewat Rakor TPPS Semester II 2025
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) ini melibatkan seluruh unsur strategis, mulai dari OPD, perwakilan Forkopimda hingga jajaran TPPS kecamatan.
Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto. Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini ialah penandatanganan komitmen bersama sebagai simbol penguatan sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di daerah.
Selain itu, peserta juga mendapatkan paparan kebijakan percepatan penurunan stunting dari Bapelitbangda, aksi konvergensi dari Perwakilan BKKBN Jatim, serta evaluasi kinerja TPPS kecamatan. Sesi kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun rencana tindak lanjut (RTL) pada semester mendatang.
DP3AP2KB: Stunting Tetap Jadi Program Prioritas Nasional
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, A’at Kardono, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kegiatan ini untuk mengoordinasikan, mengendalikan dan memperkuat strategi percepatan penurunan stunting. Kesepakatan bersama ini penting agar target dapat tercapai,” ujarnya.
A’at menyebut, rakor ini akan menghasilkan laporan pelaksanaan aksi konvergensi semester II (Juli–Desember) yang nantinya menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan sistem perencanaan dan pemantauan program.
Baca Juga : Fokus Cegah Stunting, Pemprov Jatim dan Jember Perkuat Posyandu
Perkembangan Angka Stunting: Turun, Tapi Target Masih Berat
Sekda Ugas Irwanto menjelaskan perkembangan prevalensi stunting beberapa tahun terakhir berdasarkan data SSGI dan SKI.
- 2021: 23,3%
- 2022: turun menjadi 17,3%
- 2023: naik signifikan menjadi 35,4%
- 2024: kembali turun sekitar 9% menjadi 26,3%
Meski angkanya masih tergolong tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menilai tren perbaikan tersebut merupakan hasil dari kerja kolaboratif seluruh unsur.
“Penurunan ini patut diapresiasi karena merupakan hasil kerja terpadu pemerintah, swasta, perguruan tinggi hingga masyarakat,” jelas Ugas.
Kinerja TPPS Meningkat Signifikan di Tingkat Provinsi
Dalam penilaian kinerja TPPS Provinsi Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Probolinggo mencatat peningkatan signifikan. Dari sebelumnya berada di peringkat 28, kini naik ke posisi 15 dari 38 kabupaten/kota dengan nilai 127—lebih tinggi dari 109,04 pada tahun sebelumnya.
“Ini bukti bahwa upaya konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo sudah meningkat secara bermakna,” tegasnya.
Tantangan di Lapangan: Kompleks dan Harus Ditangani Serentak
Meski kinerja meningkat, sejumlah faktor risiko masih membayangi. Mulai dari tingginya angka perkawinan anak, ibu hamil berisiko tinggi, sanitasi buruk, akses air bersih terbatas, hingga rendahnya kompetensi kader dan persoalan pola asuh.
“Diperlukan akselerasi, bukan sekadar percepatan. Semua pihak harus berperan sesuai kapasitasnya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” pesan Ugas. (Duh/aye)