SUARAGONG.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang bersama sejumlah warga menggelar aksi demonstrasi atau Demo di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (1/9/2025).
HMI Turun Kelapangan, Demo di Depan Kantor Dewan Balai Kota Malang
Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menyampaikan bahwa aksi ini berangkat dari keresahan publik terhadap kinerja lembaga legislatif. Menurutnya, DPR RI maupun DPRD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus menunjukkan perbaikan yang nyata, baik dalam sikap maupun kebijakan.
“Pada prinsipnya kami menginginkan lembaga DPR bisa lebih baik. Sebagai perwakilan rakyat, mereka juga harus bisa memberikan pernyataan dan sikap yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” tegas Mirdan.
Baca Juga : Prabowo: Demo Harus Berizin dan Berakhir Pukul 18.00
Tuntutan HMI Malang untuk Pemerintah
Dalam aksinya, HMI Malang membawa sejumlah tuntutan penting. Beberapa di antaranya adalah evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap institusi DPR, pencopotan anggota DPR yang dinilai tidak beretika, audit independen terkait keuangan legislatif, serta efisiensi gaji dan tunjangan DPR.
Selain itu, massa juga menuntut agar pelanggaran HAM yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil diusut tuntas. Mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta meminta kejelasan terkait kasus kematian driver ojek online dan demonstran yang menjadi korban dalam aksi-aksi sebelumnya.
Mirdan menegaskan, HMI akan terus mengawal tuntutan ini. “Apabila DPRD sebagai wakil rakyat tidak memperjuangkan aspirasi kami, maka kami akan segera mengambil keputusan untuk melakukan aksi yang lebih besar. Kami tidak akan tinggal diam melihat kepentingan rakyat diabaikan,” ujarnya lantang.
Meski aksi berlangsung cukup panas dengan pembakaran ban di lokasi, situasi tetap terkendali. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengapresiasi sikap massa yang menyampaikan aspirasi tanpa melakukan tindakan anarkis.
“Alhamdulillah hari ini penyampaian aspirasi berjalan kondusif, tidak ada anarkis yang terjadi,” ujar politisi yang akrab disapa Mia ini.
Baca Juga : Pelajar Andika Lutfi Falah, Meninggal Dunia Usai Ikut Demo
Ada 2 Kelompok Massa Aksi
Ia menjelaskan, terdapat dua kelompok massa aksi yang menyuarakan aspirasi. Kelompok pertama menekankan agar RUU Perampasan Aset segera diundangkan dan aparat hukum lebih mengedepankan humanisme. Sementara kelompok lain membawa sembilan tuntutan terkait evaluasi kinerja DPR dan kepolisian.
Mia menambahkan, meski sebagian besar tuntutan ditujukan ke DPR RI, DPRD Kota Malang tetap akan menindaklanjuti sesuai kapasitasnya. “Apa yang bisa kami lakukan, kalau tuntutan itu membawa dampak baik bagi DPRD, maka akan kami terapkan. Termasuk peningkatan kinerja dan evaluasi internal,” tandasnya. (fat/aye)