Realisasi CSR Kota Malang Capai Rp7 Miliar: Solusi Ditengah Penurunan TKD?

Pemerintah Kota Malang melaporkan realisasi program corporate social responsibility (CSR) hingga Oktober 2025 mencapai Rp7 miliar

Share

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaporkan realisasi program corporate social responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) hingga Oktober 2025 mencapai Rp7 miliar. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp4 miliar.

Realisasi CSR Kota Malang Capai Rp7 Miliar, Jadi Solusi di Tengah Proyeksi Penurunan TKD

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa program CSR menjadi salah satu strategi pembangunan daerah yang efektif untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Peningkatan kontribusi tersebut, kata Wahyu, tak lepas dari upaya Pemkot Malang memperluas sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

“Kalau target nominal sebenarnya tidak ada, karena CSR itu kembali pada kebijakan masing-masing perusahaan. Tapi yang jelas, dibandingkan tahun 2024, realisasinya meningkat cukup besar. Per Oktober kemarin sudah sekitar Rp7 miliar, sementara tahun lalu hanya Rp4 miliar,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, peran CSR menjadi penting terutama di tengah menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat Pemkot Malang harus mencari alternatif pembiayaan lain untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan.

“Dengan adanya penurunan TKD, kami perlu skema lain. CSR ini menjadi salah satu cara untuk membantu menutupi kebutuhan program prioritas yang harus segera direalisasikan. Jadi kami dorong perusahaan untuk berpartisipasi lebih aktif,” jelasnya.

Baca Juga : Eka Wahyudi Terpilih Pimpin PGRI Gending 2025–2030

Lakukan Pendekatan Fleksibel dan Tidak Terlalu Formal

Wahyu menyebutkan, pihaknya akan menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak terlalu formal dalam menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha. Pendekatan informal ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih terbuka dan efektif.

“Nanti saya minta Bappeda agar pendekatannya jangan terlalu formal. Kami ingin ada suasana yang lebih santai, mungkin lewat kegiatan bersama masyarakat. Di situ, para pengusaha bisa langsung melihat kondisi lapangan dan diharapkan tergerak untuk membantu,” paparnya.

Terkait dengan perusahaan yang belum berkontribusi, Wahyu tak menampik masih ada beberapa yang belum menyalurkan program CSR-nya.

“Ada, dan datanya sudah disampaikan oleh Bappeda. Kami akan panggil mereka untuk memberikan penjelasan dan mengajak agar bisa ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa program CSR diarahkan untuk mendukung kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui APBD, khususnya yang bersifat cepat, tepat, dan mendesak. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus CSR antara lain perbaikan infrastruktur pendidikan, bantuan darurat masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi warga.

“Termasuk perbaikan sekolah rusak dan bantuan-bantuan yang sifatnya mendesak bagi masyarakat, itu kami kedepankan lewat skema CSR,” tegasnya. (Fat/Aye/sg)