JAKARTA, SUARAGONG.COM – Kabar baik datang dari Jawa Timur. RSUD Jatim raih predikat WBBM lewat dua rumah sakit andalannya, yakni RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dan RSUD Dr. Soedono Madiun, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Capaian ini jadi bukti kalau pembenahan birokrasi di sektor kesehatan Jatim makin serius dan terasa dampaknya.
Penghargaan ini jadi bukti nyata kalau RSUD Jatim raih predikat WBBM bukan cuma sekadar seremoni, tapi hasil dari proses panjang pembenahan sistem dan budaya kerja.
Acara penganugerahan digelar di Jakarta, Rabu (11/2/2026), dan jadi momen penting buat Pemprov Jawa Timur dalam menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan nggak ribet.
RSUD Jatim Raih Predikat WBBM, Bukan Instan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bilang kalau capaian ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba.
Menurutnya, ini adalah milestone alias titik penting dari perjalanan panjang reformasi birokrasi di Jawa Timur. Terutama di sektor kesehatan yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Ini bukan garis finish, tapi penanda kalau kita sudah di jalur yang benar,” kira-kira begitu pesan yang ingin disampaikan.
Buat Khofifah, rumah sakit itu representasi paling nyata kehadiran negara. Kalau tata kelolanya bersih, sistemnya jelas, dan layanannya transparan, masyarakat pasti yang paling merasakan dampaknya.
Karena jujur aja, nggak ada yang mau ribet saat lagi butuh layanan kesehatan, kan?
Baca juga: Investor Jakarta Bidik Kota Probolinggo, Potensi Investasi Rp 16 Triliun
Kenapa Sektor Kesehatan Itu Krusial?
Sektor kesehatan itu menyangkut hak dasar masyarakat. Jadi, kalau sistemnya amburadul, yang kena imbas ya warga. Makanya, integritas dalam pengelolaan rumah sakit jadi fondasi penting. Bukan cuma soal administrasi rapi, tapi juga soal kepercayaan publik. Dengan RSUD Jatim raih predikat WBBM, harapannya pelayanan jadi:
- Cepat
- Transparan
- Akuntabel
- Manusiawi
Dan yang paling penting masyarakat nggak dipusingkan prosedur yang berbelit.
Baca juga: Viral 2 Sejoli Masturbasi Saat Naik Bus Transjakarta
Data Reformasi Birokrasi Jatim 2025
Bukan cuma dua RSUD ini saja yang berprestasi. Sampai tahun 2025:
- 10 unit kerja Pemprov Jatim meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- 2 unit kerja meraih predikat WBBM
- 100% perangkat daerah sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas
Artinya, reformasi birokrasi di Jawa Timur nggak cuma formalitas. Ini bukan soal ngejar sertifikat, tapi soal perubahan sistem yang benar-benar terasa dampaknya. Khofifah juga menegaskan, ukuran keberhasilan itu bukan sekadar lolos indikator administratif. Tapi pertanyaannya simpel:
- Apakah masyarakat lebih mudah mengakses layanan?
- Apakah prosedurnya makin sederhana?
- Apakah anggaran dikelola secara tanggung jawab?
Kalau jawabannya iya, berarti reformasi itu jalan.
Baca juga: Banjir Jakarta Ganggu Transportasi di Banyak Titik
Apresiasi dari Kementerian PANRB
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas memang jadi strategi utama dalam membangun budaya kerja yang bersih di instansi pemerintah.
Secara nasional, pada 2025 ada 297 instansi pemerintah yang ikut serta dalam pembangunan Zona Integritas. Dari jumlah itu, 133 unit kerja berhasil meraih predikat WBK dan/atau WBBM. Artinya? Kompetisinya ketat. Dan capaian Jawa Timur patut diapresiasi.
Baca juga: Banjir Jakarta Genangan Bikin TransJakarta Siaga
RSUD Jatim Raih Predikat WBBM dan Dampaknya ke Masyarakat
Penghargaan memang penting. Tapi yang lebih penting adalah dampaknya. Kalau sistem makin transparan dan anggaran dikelola dengan akuntabel, otomatis pelayanan publik juga ikut naik level.
Birokrasi yang bersih itu bukan cuma slogan. Ia harus terasa dalam hal-hal kecil:
- Antrean yang lebih tertib
- Informasi biaya yang jelas
- Proses administrasi yang gak muter-muter
- Petugas yang responsif
Dan kalau ini konsisten dijaga, kepercayaan publik bakal ikut naik. Karena pada akhirnya, reformasi birokrasi itu bukan soal penghargaan. Tapi soal kehadiran negara yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (wahyu/dny)