SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP semakin memperketat patroli laut di wilayah pesisirnya. Patroli dimulai dari Dermaga Kebun Raya Mangrove (KRM) Gunung Anyar hingga perbatasan Kabupaten Sidoarjo, Jumat (17/1/2025). Sebagai langkah antisipasi pemasangan pagar laut ilegal yang mulai marak di beberapa daerah.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser, menjelaskan bahwa patroli ini dilakukan untuk menjaga perairan Surabaya agar tetap aman dan bebas dari pelanggaran hukum. Ia mencontohkan kasus di Tangerang, di mana ditemukan pagar laut ilegal di perairan mereka.
“Di beberapa kota sudah terjadi adanya pemasangan pagar laut, seperti di perairan Tangerang. Oleh karena itu, kami melakukan antisipasi awal dengan patroli laut ini,” ujar Fikser.
Satpol PP Intensifkan Patroli Laut: Antisipasi Pagar Laut Ilegal
Patroli laut menyasar area pesisir di Kecamatan Gunung Anyar, sebagian Kecamatan Rungkut, hingga pesisir timur Medokan Ayu, mencakup penyisiran sejauh 40 kilometer. Untuk keperluan ini, Satpol PP menerjunkan Tim Pancanaka yang bertugas khusus melakukan pengawasan di perairan tersebut.
Fikser mengungkapkan bahwa hingga patroli terbaru, belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Meski begitu, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala.
“Dari patroli yang kami lakukan hari ini masih nihil temuan. Harapannya, situasi seperti ini dapat terus terjaga, tetapi pengawasan tetap akan kami intensifkan,” jelasnya.
Baca Juga : Fakta Mengejutkan Pagar Laut di Tangerang Diungkap KKP
Kolaborasi untuk Pengawasan Alat Tangkap Nelayan
Selain mengantisipasi pagar laut, Satpol PP juga memantau alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Seperti giat sebelumnya, pengawasan alat tangkap ikan terus kami lakukan. Kami juga memeriksa perahu-perahu nelayan dan memastikan bahwa alat tangkap mereka tidak merusak lingkungan,” tambahnya.
Dalam menjalankan patroli laut, Satpol PP Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), camat setempat, serta jajaran samping. Fikser juga meminta para camat untuk menjalin koordinasi erat dengan para nelayan di wilayahnya.
“Kami berharap camat dapat berkoordinasi dengan nelayan, karena mereka setiap hari berada di laut. Jika ada aktivitas seperti pengurukan atau pematokan ilegal, kami minta segera dilaporkan agar dapat ditindak bersama jajaran samping,” pungkasnya. (aye)
Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News