SUARAGONG.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto mengundang puluhan tokoh agama ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Sikap Berubah, MUI Dukungan Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza
Dukungan ini menandai perubahan sikap MUI dibandingkan pernyataan sebelumnya. Pada Rabu (28/1/2026), Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis sempat meminta Presiden Prabowo agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak pada Palestina.
Dalam pertemuan hari ini, Presiden Prabowo mengundang sekitar 40 tokoh dari berbagai organisasi masyarakat Islam. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Wakil Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Hidayatullah Naspi Arsyad, hingga tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka atau Babah Alun.
MUI: Sepanjang untuk Kemaslahatan Umat
Usai pertemuan, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan dukungan pihaknya terhadap keputusan Presiden Prabowo, selama langkah tersebut membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan.” Ujar Anwar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat.
Menurut Anwar, komitmen itu pula yang menjadi dasar Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
“Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” jelasnya.
Negara Islam Siap Keluar Jika Tak Berdampak Positif
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan rencana kerja sama dengan negara-negara Islam lain yang tergabung dalam BoP. Demi mendorong perdamaian dunia, khususnya di Palestina.
Namun, Anwar menegaskan bahwa keanggotaan tersebut tidak bersifat mutlak. Jika ke depan BoP dinilai tidak membawa kebaikan bagi Palestina, negara-negara Islam siap menarik diri.
“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” tuturnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Di sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Sebelumnya, MUI sempat mengkritisi BoP karena dinilai tidak melibatkan Palestina secara langsung. Sementara Perdana Menteri Israel masuk sebagai anggota. MUI juga menyoroti kewajiban iuran keanggotaan serta menilai forum tersebut berpotensi menjadi bentuk “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan. (Aye/sg)