SUARAGONG.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI dalam pengelolaan kas negara. Penandatanganan ini dilakukan pada Kamis (23/1/2025) di Gedung AA Maramis, Jakarta, dan dihadiri oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman serta Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Jatim juga meraih penghargaan sebagai Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah dari DJPb Kementerian Keuangan RI.
Sinergi untuk Pengelolaan Keuangan Negara
Busrul Iman menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup berbagai aspek strategis dalam pengelolaan keuangan negara, seperti:
- Penyaluran gaji bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pejabat negara secara terpusat.
- Penerimaan negara secara elektronik melalui sistem collecting agent.
- Pengelolaan rekening pemerintah untuk satuan kerja kementerian/lembaga.
Implementasi Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia.
“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan terus berkembang dalam menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem pengelolaan kas negara,” ujar Busrul.
Busrul juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih Bank Jatim, seraya menegaskan bahwa kepercayaan nasabah menjadi faktor utama dalam pertumbuhan bank tersebut. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam transaksi treasury, serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan literasi dan produk keuangan,” tambahnya.
Baca Juga : Bank Jatim Boyong Penghargaan Dalam Ajang IHCBA dan IPRA 2025
DJPb: Pengelolaan Kas Negara Semakin Modern
Sementara itu, Astera Primanto Bhakti menekankan bahwa sistem pengelolaan kas negara kini telah berkembang pesat dengan teknologi digital. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara dan 5,6 juta transaksi pengeluaran dalam sistem APBN.
“Dengan total APBN 2025 mencapai Rp3.600 triliun, sepertiga di antaranya ditransfer ke daerah. Oleh karena itu, peran perbankan dalam memastikan kelancaran arus keuangan negara sangat penting. Kami berharap layanan perbankan semakin optimal agar treasury negara dapat memberikan nilai tambah,” pungkas Astera. (Wahyu/aye)
Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News