SUARAGONG.COM – Wacana menjadikan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, dukungan muncul dari dalam lingkaran Istana. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan usulan tersebut.
“Saya kira kalau kami merasa, apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025) Kemarin.
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Melihat Prestasi, Bukan Kontroversi
Prasetyo meminta masyarakat agar melihat kiprah Soeharto dari sisi pencapaian dan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa, bukan hanya dari kekurangannya.
“Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan, kita itu bisa sampai di sini karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita,” tambahnya.
Ketika ditanya soal bayang-bayang kasus korupsi yang pernah menyertai Soeharto, Prasetyo memilih memberikan ruang tafsir kepada masing-masing individu. Baginya, semangat utama dari pemberian gelar ini adalah bentuk penghargaan terhadap pemimpin bangsa.
“Semangatnya kita itu harus terus menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita,” ucapnya.
Baca Juga : Sejarah Hari Kartini: Perjuangan Bangsawan Jepara untuk Kesetaraan Perempuan
Proses Masih Dikaji, Mendengarkan Suara Masyarakat
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga angkat bicara. Ia membenarkan bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tengah dikaji di Kementerian Sosial.
“Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” tutur Gus Ipul saat ditemui di acara Halal Bihalal PKB di Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
Menurutnya, proses usulan ini berjalan secara berjenjang – mulai dari masyarakat, diteruskan ke bupati atau wali kota, kemudian sampai ke tingkat gubernur.
“Nanti kita sedang proses, tentu awalnya adalah masukan dari Gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari Bupati, Wali Kota, yang sebelumnya Bupati dan Wali Kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya,” jelasnya.
Baca Juga : Gaes !!! Prabowo dan SBY: Sahabat Lama, Bahas Masa Depan Ekonomi Indonesia
Polemik Lama, Wacana yang Tak Pernah Mati
Soeharto, yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, memang meninggalkan jejak panjang – dari keberhasilan swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur, hingga kontroversi pelanggaran HAM dan dugaan korupsi. Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuknya selalu mengundang pro-kontra.
Namun, dalam konteks hari ini, tampaknya pemerintah ingin mengajak masyarakat untuk melihat sejarah secara lebih luas – dan menilai seorang tokoh bukan hanya dari sisi kelamnya, tapi juga kontribusinya terhadap kemajuan bangsa.
Waktu akan menjawab, apakah Soeharto akan menyusul Bung Karno, Gus Dur, dan Presiden RI lainnya yang telah lebih dulu dianugerahi gelar pahlawan nasional. (aye)
Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News