SUARAGONG.COM – Kritik terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang yang disebut menyajikan menu kurang layak akhirnya mendapat tanggapan dari DPRD Kabupaten Malang. Dewan meminta publik tidak menilai program tersebut secara sepihak tanpa melihat data secara menyeluruh.
Menu SPPG Dibilang Tak Layak? DPRD Kabupaten Malang: Jangan Asal Pukul Rata!
Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa pelaksanaan SPPG selama ini telah melalui standar dan mekanisme pengawasan yang jelas, baik dari kualitas bahan pangan maupun proses distribusinya.
“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Temuan Hanya di Beberapa Titik
Saat ini tercatat ada sekitar 188 SPPG yang beroperasi di seluruh Kabupaten Malang. Dari informasi yang beredar, dugaan ketidaksesuaian menu hanya ditemukan di dua hingga tiga titik dan tidak terjadi secara rutin.
“Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya bermasalah,” imbuh Zia.
Ia menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan koordinator SPPG di setiap kecamatan untuk memastikan menu yang disajikan tetap memenuhi standar kelayakan dan gizi.
Pengawasan Dilakukan Secara Berkala
Sebagai bentuk kontrol, DPRD mengaku menerima dokumentasi rutin berupa foto menu, proses penyajian, hingga distribusi makanan. Dari laporan tersebut, sebagian besar menu dinilai sudah sesuai standar yang ditetapkan.
“Kami dikirim gambar, menu, proses dan lainnya. Bagus sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, kami tetap menerima kritik,” ujarnya.
Menurutnya, setiap penyedia menu juga telah melalui proses verifikasi dari pihak terkait sehingga kualitas makanan tetap terjaga.
Kritik Boleh, Tapi Harus Berbasis Data
Meski membela program SPPG secara umum, Zia menegaskan bahwa kritik tetap penting selama disampaikan secara konstruktif dan disertai data yang valid. Ia juga mengingatkan agar isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
“Kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Tapi jangan membangun narasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi ini,” katanya.
Baca Juga : Kepala SPPG Sambigede Tanggapi Gugatan Program MBG di MK
Masyarakat Diminta Aktif Melapor
DPRD mendorong masyarakat untuk melaporkan secara langsung jika menemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti. Pengawasan dan evaluasi, kata Zia, akan terus dilakukan agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Komitmen kami jelas, memastikan setiap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi, berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Aye/sg)