SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dan responsif gender melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Keren yang digelar di ruang pertemuan Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (29/10/2025).
Musrenbang Perempuan Keren Jadi Wadah Aspirasi dan Aksi Kesetaraan di Probolinggo
Forum ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo dan menjadi wadah penting bagi perempuan dari berbagai kalangan untuk menyampaikan aspirasi serta gagasan terkait arah pembangunan daerah.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai elemen seperti Fatayat NU, karang taruna, komunitas ojek perempuan, mahasiswa, Duta GenRe, hingga kelompok perempuan rentan dari sejumlah kecamatan. Mereka datang dengan semangat yang sama: mendorong terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan pembangunan yang berpihak pada semua.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono, Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Saniwar, serta Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur Suti’ah.
Baca Juga : Bangkesbangpol Probolinggo Dorong Perempuan Melek Politik
Ruang Partisipasi untuk Semua
Dalam sambutannya, Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, menyampaikan bahwa Musrenbang Perempuan Keren memberi ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan untuk menyampaikan kebutuhan dan gagasan secara langsung.
“Semua bisa berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi. Kabupaten Probolinggo sangat terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.
Ning Hani menegaskan, banyak persoalan kesejahteraan perempuan yang berhubungan erat dengan faktor pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, dan perlindungan sosial. Ia menilai perlu adanya sinergi lintas sektor agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita perlu memperluas akses terhadap pendidikan dan memperkuat jejaring antarinstansi. Agar program pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Baca Juga : Menteri PPPA Puji Terobosan Jatim Lindungi Perempuan dan Anak
Suara Perempuan dalam Arah Kebijakan
Musrenbang Perempuan Keren menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya membuka kanal partisipasi perempuan. Terutama dari kelompok rentan. Kelompok ini mencakup perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, buruh, anak, lansia, warga tanpa identitas kependudukan, serta minoritas agama maupun etnis.
Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur, Suti’ah, dalam paparannya menyampaikan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi gender dan minimnya representasi perempuan dalam forum formal pembangunan.
“Peserta forum pembangunan sering kali belum mewakili suara kelompok perempuan yang rentan. Ruang partisipasi harus diperluas agar tidak ada yang terpinggirkan,” ungkapnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya forum seperti Musrenbang Perempuan Keren dalam memperkuat posisi perempuan. Sebagai pengambil keputusan yang aktif, bukan sekadar penerima kebijakan.
Pemerintah Daerah Dorong Kebijakan Berkeadilan
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, A’at Kardono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah. Terhadap pemenuhan hak dan kesetaraan bagi seluruh warga tanpa kecuali.
“Kami ingin memastikan perempuan, anak dan kelompok rentan menjadi subjek aktif dalam pembangunan. Mereka bukan hanya penerima manfaat tetapi turut menentukan arah pembangunan,” katanya.
Lebih lanjut, A’at berharap dari forum ini akan lahir kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan keluarga. Hal ini juga dapat Memperluas kesempatan ekonomi bagi perempuan, serta mewujudkan ruang publik yang lebih aman, setara, dan berkeadilan untuk semua.
Menurutnya, pembangunan yang responsif gender bukan hanya soal memberi ruang, tetapi juga memastikan kebijakan dan program benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Terutama kelompok rentan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembangunan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo. (Duh/Aye)