SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota Batu resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026 tingkat kota dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Bertempat di Golden Tulip Hotel, Senin (16/3) sore, forum ini menjadi ruang krusial untuk menyinkronkan ribuan aspirasi masyarakat dengan realitas anggaran daerah yang tengah mengalami kontraksi.
Musrenbang tahun 2026 Kota Batu : Tantangan Fiskal dan Fokus Pembangunan
Wali Kota Batu, Nurochman, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pembangunan tahun 2027 adalah kondisi fiskal yang menurun. APBD Kota Batu yang sebelumnya berada di angka Rp 1,2 triliun, diproyeksikan terkoreksi menjadi Rp 1,05 triliun akibat pengurangan Transfer ke Daerah.
Menanggapi hal tersebut, pembangunan akan difokuskan pada penguatan ekonomi lokal sesuai tema: “Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah”.
“Pembangunan harus ‘naik kelas’. Artinya, fungsi pembangunan harus berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan sektor pertanian,” ujar Nurochman.
Baca Juga : Musdes Akhir Tahun, Desa Paowan Sepakati APBDes T.A 2026
Sebaran Usulan Prioritas Kecamatan
Untuk memastikan aspirasi desa tetap terakomodasi, Wali Kota menginstruksikan tim anggaran untuk memprioritaskan minimal satu hingga dua usulan per desa agar dibiayai langsung oleh APBD. Berikut adalah sebaran usulan dari hasil Musrenbang kecamatan:
| Kecamatan | Jumlah Usulan | Fokus Utama |
| Batu | 42 | Revitalisasi drainase (yudit) dan infrastruktur jalan permukiman. |
| Junrejo | 42 | Konektivitas antar desa melalui jembatan penghubung dan jalan tembus. |
| Bumiaji | 66 | Pengembangan desa wisata, budidaya ikan, dan sertifikasi halal. |
Strategi “Creative Financing”
Cak Nur (sapaan akrab Wali Kota) memaparkan bahwa dari postur APBD Rp 1,05 triliun, dana yang tersisa untuk pembangunan hanya sekitar Rp 400-an miliar setelah dikurangi belanja pegawai dan operasional rutin.
Oleh karena itu, Pemkot Batu akan mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau creative financing untuk proyek strategis yang tidak ter-cover anggaran daerah, seperti:
- Sport Center
- Spiritual Botanical Garden
- Batu Art Center
- Mal UMKM
Adaptif dan Efisien
Mengingat Kota Batu sangat bergantung pada sektor jasa (pajak dan retribusi), efisiensi belanja non-prioritas menjadi harga mati. Apalagi, kondisi okupansi hotel yang saat ini berada di angka 10% pada hari kerja menjadi alarm bagi pendapatan daerah.
“Kita harus adaptif dengan anggaran yang ada. Saya bicara terbuka agar masyarakat memahami kondisi kita. Komitmen kami tetap sama, seluruh kebijakan diperuntukkan bagi masyarakat agar jargon ‘Sedoyo Sae’ bisa terwujud,” pungkasnya. (Mf/Aye/sg)